BERAU POST – Bupati Berau Sri Juniarsih, memastikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau akan menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, terkait langkah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah dinamika nasional yang belakangan memanas.
Sebagaimana diketahui, beberapa waktu terakhir, gelombang unjuk rasa terus bergulir di berbagai wilayah.
Beberapa kota besar di Indonesia juga mengalami aksi unjuk rasa yang berakhir keributan mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum, hingga menimbulkan korban jiwa.
Sri Juniarsih menyebut, situasi nasional yang belakangan berkembang cepat menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat maupun daerah.
Pemkab Berau bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan segera melakukan langkah koordinatif. “Dalam waktu dekat Forkopimda akan menggelar rapat pertemuan,” tegasnya, kemarin (31/8).
Bupati menambahkan, langkah ini bukan hanya sekadar tindak lanjut dari arahan Mendagri, tetapi juga komitmen pemerintah daerah dalam menjaga masyarakat agar tetap merasa aman.
“Pada dasarnya, kami akan melaksanakan arahan yang menjadi perhatian,” katanya.
Sebelumnya, pada Sabtu (30/8), telah dilaksanakan rapat koordinasi nasional melalui video conference bersama Mendagri Tito Karnavian.
Rapat tersebut diikuti jajaran pemerintah daerah seluruh Indonesia, termasuk Bupati Berau, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Dinas Kominfo, serta personel Satpol PP.
Kepala Badan Kesbangpol Berau, Salim, menjelaskan, pertemuan daring tersebut membahas langkah-langkah penting menghadapi dinamika keamanan.
“Pertemuan ini digelar sebagai respons atas aksi yang terjadi di beberapa wilayah, dipicu kejadian di Jakarta yang menimbulkan korban jiwa,” terangnya.
Menurut Salim, Mendagri menekankan agar setiap daerah mengambil langkah konkret untuk menjaga kondusivitas.
Forkopimda bersama jajaran diminta lebih responsif, tidak lengah, dan memastikan perlindungan masyarakat tetap terjamin.
“Kita semua punya tanggung jawab menciptakan rasa aman di daerah,” kata Salim.
Lebih lanjut, ada beberapa poin penting yang menjadi arahan untuk segera diterapkan.
Pertama, Forkopimda bersama aparat diingatkan agar lebih berhati-hati dalam merespons aspirasi publik.
Kedua, pemerintah daerah diminta menunda kegiatan yang bersifat seremonial untuk sementara waktu.
Baik acara resmi maupun pribadi pejabat daerah, agar tidak menimbulkan isu negatif yang bisa memicu kegelisahan masyarakat.
Ketiga, seluruh unsur pemerintah daerah diimbau untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan.
“Arahan jelas, jangan sampai ada pernyataan provokatif. Lebih baik menenangkan rakyat,” ucap Salim.
Selain itu, Pemkab Berau juga diarahkan menggencarkan program yang pro-rakyat. Beberapa di antaranya berupa gerakan pasar murah serta inisiatif lain yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Ini bagian penting untuk menekan potensi keresahan. Kita juga harus aktif berkomunikasi dengan tokoh masyarakat,” lanjutnya.
Tidak kalah penting, pembagian peran setiap aparat harus lebih jelas dan tegas. Aparat diminta lebih proaktif hadir di tengah masyarakat, namun tetap sesuai aturan.
“Langkah di lapangan tidak boleh melampaui ketentuan hukum yang berlaku. Responsif, tapi tetap terukur,” kata Salim.
Dirinya juga memastikan Pemkab Berau akan menerapkan arahan ini secara menyeluruh bersama Forkopimda.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat juga bisa mendukung upaya pemerintah.
“Keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab kita semua. Dengan kebersamaan, Berau bisa tetap damai,” pungkasnya.
Dengan langkah cepat tersebut, Pemkab Berau menegaskan komitmen menjaga stabilitas di tengah kondisi nasional yang dinamis.
Koordinasi Forkopimda akan menjadi forum penting untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sejalan, sehingga masyarakat tetap merasa aman dan terlindungi. (sen/sam)
Editor : Nurismi