BERAU POST – Kepala Seksi Intelijen, Imam Ramdhoni, ingatkan dalam penggunaan anggaran negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
Hal ini ditegaskannya, untuk mendukung pelaksanaan program Koperasi Merah Putih yang baru saja digulirkan pemerintah hingga tingkat desa dan kelurahan.
Ditegaskan Imam, pihaknya sejak awal ditugaskan untuk mendukung serta memantau jalannya program tersebut.
Untuk itu pihaknya mengingatkan pentingnya disiplin dalam mengelola dana agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Dalam penggunaan anggaran negara harus berhati-hati. Kalau ada prosedur yang tidak tepat dan menimbulkan kerugian negara, tentu harus dilihat dulu apakah itu kesengajaan atau ketidaktahuan,” ucapnya.
Imam menambahkan, sejauh ini pihaknya masih menunggu instruksi lebih detail dari Pemerintah Pusat terkait mekanisme pemantauan penggunaan anggaran.
Meski demikian, ia memastikan bahwa kejaksaan akan menindaklanjuti bila ditemukan penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
“Pada dasarnya kami diperintahkan mendukung jalannya program ini sekaligus memonitoring. Jadi ketika ada indikasi masalah, tentu akan didalami kasus posisinya,” jelasnya.
Menurutnya, pengelolaan dana koperasi khususnya untuk kegiatan simpan pinjam, sangat rawan jika tidak dikelola secara benar.
Karena itu, ia menekankan agar pemerintah desa maupun kelurahan sebagai pelaksana berhati-hati dalam menjalankan program.
“Simpan pinjam memang harus hati-hati. Dengan adanya pelibatan berbagai instansi, termasuk BPK, diharapkan program ini bisa berjalan lancar,” katanya.
Meski demikian, Imam juga mengapresiasi langkah Pemkab Berau yang telah memberi perhatian khusus terhadap koperasi ini.
Bahkan, bupati Berau disebut telah menegaskan pentingnya bimtek agar pelaksanaan di lapangan sesuai aturan.
“Apalagi bupati sudah menyampaikan dukungan dan menyiapkan bimtek. Itu sangat membantu agar program dijalankan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia menegaskan kembali, Kejaksaan mendukung penuh program Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Namun, ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran harus transparan dan akuntabel agar tujuan program tidak melenceng.
“Pada intinya kami sangat mendukung, khususnya dalam hal pengawasan,” pungkasnya (sen/sam)
Editor : Nurismi