BERAU POST – Bupati Berau, Sri Juniarsih, selaku Koordinator Wilayah Kalimantan Timur di Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), menghadiri pertemuan terbatas bersama Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Agenda ini digelar di Sekretariat Apkasi, Jakarta, Rabu (20/8), dipimpin langsung Ketua Apkasi, Bursah Zarnubi.
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis bagi para kepala daerah untuk membahas beragam persoalan yang kini dihadapi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.
Fokus utama diskusi meliputi isu kemandirian fiskal, pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, hingga tantangan implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah.
Dalam arahannya, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menekankan pentingnya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal secara berkelanjutan.
Menurutnya, masih banyak daerah yang fiskalnya sangat bergantung pada transfer pusat, sementara hanya sebagian kecil yang sudah mampu mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama belanja daerah.
“Daerah perlu menciptakan strategi inovatif agar mampu meningkatkan PAD, baik melalui optimalisasi badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, maupun pengelolaan aset yang dimiliki,” tegas Rifqi.
Ia menambahkan, kemandirian fiskal akan memperkuat posisi daerah dalam jejaring ekonomi nasional, serta memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas tanpa terlalu bergantung pada pusat.
Konsep “merdeka fiskal” yang disampaikan Rifqi menjadi perhatian serius dalam forum tersebut.
Dengan kemampuan fiskal yang kuat, daerah diharapkan tidak hanya mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan belanjanya secara mandiri, tetapi juga bisa menjadi motor penggerak pembangunan regional.
Sebutnya, daerah dengan basis PAD yang besar mampu lebih cepat mengeksekusi program strategis, termasuk penguatan layanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Selain isu fiskal, pertemuan Apkasi juga menyinggung sejumlah persoalan strategis lain.
Salah satunya terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PPI-XXII/2024 tentang Pemisahan Pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah yang dinilai membawa implikasi signifikan bagi jalannya pemerintahan daerah.
Diskusi ini memberi ruang bagi kepala daerah untuk menyampaikan pandangan, sekaligus mencari solusi bersama dengan dukungan DPR RI.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, seusai pertemuan menyampaikan, banyak hal penting yang muncul dalam diskusi tersebut, khususnya yang akan ditindaklanjuti Apkasi melalui jalur komunikasi resmi ke Pemerintah Pusat.
Ia menilai, dukungan Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri, aparatur negara, dan reformasi birokrasi sangat berarti dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
“Masukan dari para kepala daerah bersama arahan Ketua Komisi II tentu menjadi pegangan bagi kita semua,” ujarnya.
Sri Juniarsih juga menegaskan, forum semacam ini penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah kabupaten dengan DPR RI.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah ke depan semakin kompleks, mulai dari keterbatasan fiskal, kebutuhan infrastruktur dasar, hingga peningkatan kualitas layanan publik.
Melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif, ia percaya pemerintah daerah akan lebih siap menjawab tantangan tersebut.
“Sinergi ini dapat memastikan pembangunan di daerah berjalan optimal, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.
Pertemuan di Jakarta itu sekaligus menjadi momentum bagi Apkasi, dalam memperkuat perannya sebagai wadah perjuangan kepentingan kabupaten di seluruh Indonesia.
Dengan adanya ruang dialog langsung bersama DPR RI, diharapkan aspirasi daerah bisa lebih cepat terakomodasi dalam kebijakan nasional, sehingga pembangunan yang merata benar-benar terwujud. (sen/sam)
Editor : Nurismi