BERAU POST - Dana pendidikan di dalam Pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak sampai 20 persen.
Hal tersebut diungkapkan langsung, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang disampaikan usai dicecar oleh wakil rakyat di Komisi XI DPR RI.
Menurut Menkeu, meskipun anggaran pendidikan ditetapkan 20 persen dari belanja negara. Namun, kata dia, realisasinya akan fluktuatif karena sifat belanja negara yang dinamis.
Terlebih, kata Menkeu yang akrab disapa Ani ini mengatakan bahwa komponen seperti belanja modal, belanja barang, subsidi, kompensasi dan belanja bunga dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.
"Jadinya adalah tergantung dari beberapa komponen karena pembaginya itu bergerak, ya dia bergerak. Itu satu dulu dari prinsip penghitungannya," ungkap Sri Mulyani, Selasa (22/7).
Sebagai contoh, Ani mengatakan bahwa saat terjadi El Nino, penambahan bantuan sosial (bansos) membuat belanja barang naik.
Sehingga, persentase 20 persen yang dialokasikan seolah-olah terlihat lebih rendah dari target awal.
Seperti pada tahun 2022, porsi anggaran pendidikan tampak seperti turun karena belanja saat itu ditetapkan sebesar Rp 350 triliun, namun kemudian membengkak menjadi Rp 600 triliun.
"Jadi, 20 persen dari Rp 350 triliun dengan 20 persen Rp 600 triliun beda banget Pak, untuk anggaran pendidikan," bebernya.
Selain itu, Menkeu juga menjelaskan soal anggaran pendidikan yang meskipun dialokasikan sebesar 20 persen, namun tidak serta merta semua anggarannya harus dibelanjakan.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat kualitas dan tata kelola belanjanya.
"Maka waktu itu kemudian dibuatlah sebuah wadah yang disebut dana abadi pendidikan. Supaya jangan sampai, oh karena harus 20 persen, harus habis, nanti sekolah yang pagernya enggak rusak, diganti pagernya, saya dengar waktu itu. Jadi, fenomena cara membelanjakan," pungkasnya. (jpg/smi)
Editor : Nurismi