BERAU POST - Tahun ini Kabupaten Berau kembali mempertahankan status sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Madya.
Hal itu diutarakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Rabiatul Islamiah.
Meski begitu diaku Rabiatul, beberapa catatan penting menjadi pertimbangan utama dalam evaluasi Kementerian PPPA.
Terdapat sejumlah indikator yang belum memenuhi standar untuk naik ke kategori Nindya. Salah satunya ketersediaan ruang bermain anak di berbagai wilayah masih belum optimal.
“Kebanyakan di ruang bermain anak, ada standar tertentu yang belum bisa dipenuhi,” ujarnya.
Selain itu, adanya rencana kolaborasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) terkait fasilitas bermain anak sebagaimana program Zona Selamat Sekolah (Zoss) yang diharapkan terealisasi tahun ini.
Meski begitu sebutnya, pencapaian status Madya ini tidak terlepas dari koordinasi aktif antara DPPKBP3A dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi terus dilakukan dengan tujuan agar target naik ke kategori Nindya dalam dua tahun ke depan bisa tercapai.
“Karena tahun ini masih tetap Madya, mudahan dua tahun ke depan bisa naik jadi Nindya,” tegasnya.
Bebernya, data sebelumnya menunjukan kemajuan Berau dari predikat Pratama pada 2023 ke Madya pada 2024, setelah melalui evaluasi ketat sejak 2018.
Namun untuk mencapai Nindya, pihaknya perlu lebih gencar dalam sejumlah indikator, termasuk pemenuhan sarana ramah anak di sekolah, rumah ibadah, dan ruang publik.
Upaya menciptakan ekosistem ramah anak di sekolah ini selaras dengan sejumlah program.
Di antaranya pendirian Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual dan pelecehan, terutama setelah beberapa kasus viral mendapat perhatian publik.
Pun ada arahan khusus bupati terkait pentingnya edukasi pencegahan kekerasan seksual.
Dirinya pun meminta kepada awak media untuk membantu mengedukasi masyarakat, untuk berani melapor jika melihat atau mengalami kejadian kekerasan.
Dia menekankan bahwa dukungan semua pihak sangat diperlukan, tidak cukup hanya laporan korban, tetapi aktif melakukan pencegahan dan edukasi.
Langkah konkret DPPKBP3A antara lain menggelar sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Berau.
Pelatihan ini pun terus dilaksanakan hingga ke kecamatan pedalaman, pesisir, dan kepulauan, sebagai bagian dari komitmen perlindungan anak dan perempuan di seluruh Bumi Batiwakkal.
Hingga pertengahan 2025 ini, pihaknya juga mencatat peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak meski bukti peningkatan laporan sebagai hasil kesadaran masyarakat, bukan semata peningkatan kasus.
Ia kembali menyoroti perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat, keluarga, serta media dalam rangka menciptakan lingkungan kondusif bagi anak.
Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, pun mendukung upaya Pemkab Berau untuk meningkatkan status KLA dari Madya ke Nindya.
Menurutnya, dorongan ini tidak bisa hanya datang dari satu dinas teknis, melainkan harus menjadi komitmen lintas sektor.
“Kita di legislatif juga terus mendorong agar program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak mendapat perhatian dalam perencanaan dan penganggaran. Tidak hanya menjadi program pelengkap, tapi betul-betul dijalankan secara serius,” ujarnya.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar indikator-indikator penilaian KLA bisa dipenuhi secara bertahap.
Ia juga mengapresiasi langkah DPPKBP3A yang aktif melakukan pelatihan dan sosialisasi.
“Kami siap mengawal, tapi kerja nyata di lapangan itu yang paling penting," ungkapnya. (aja/sam)
Editor : Nurismi