TANJUNG REDEB – Bencana hidrometeorologi menjadi ancaman serius bagi Kabupaten Berau.
Hingga awal Mei 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau mencatat sebanyak 17 kampung di beberapa kecamatan terdampak banjir, longsor, dan angin kencang.
Kepala Pelaksana BPBD Berau, Masyhadi Mundi, menyampaikan bahwa kondisi ini merupakan kelanjutan dari bencana yang telah terjadi sejak akhir Maret lalu.
“Kami laporkan kejadian bencana hidrometeorologi seperti biasa, ada banjir, longsor, dan angin kencang,” ujar Masyhadi pada Kamis (8/5), mengutip laporan terbarunya 5 Mei lalu.
Banjir tercatat merendam sejumlah permukiman, menyebabkan longsor, jalan putus, menimbun rumah, sementara angin kencang menumbangkan sejumlah pohon.
Daerah yang terdampak banjir meliputi wilayah-wilayah yang berada dekat dengan aliran Sungai Berau, termasuk Kampung Merasa di Kecamatan Kelay (selengkapnya lihat grafis).
“Kampung seperti Mapulu, Panaan, Long Suluy, Long Keluh, dan Long Duhung juga dilewati banjir dengan debit besar, walaupun tidak terendam, kami kalkulasikan sebagai terdampak,” jelasnya.
Selain itu, fenomena banjir rob juga dilaporkan terjadi di Kecamatan Gunung Tabur, yaitu di Kelurahan Gunung Tabur, Kampung Tasuk dan Kampung Merancang. Banjir rob juga terjadi di sebagian wilayah Tanjung Redeb dan Sambaliung.
Bencana longsor juga tidak luput dari data yang dikutipnya, setidaknya tercatat terjadi masing-masing tiga kali di Gunung Tabur, Teluk Bayur, dan Sambaliung.
Untuk penanganan, BPBD Berau melakukan kajian cepat, penyebaran informasi peringatan dini, serta koordinasi lintas sektor.
Evakuasi terhadap kelompok rentan seperti bayi, lansia, dan anak-anak dilakukan bersama mitra eksternal.
“Kami juga distribusikan air bersih dan berkoordinasi dengan pihak perusahaan seperti PT Berau Coal, PMI, dan Baznas. Kami tidak sendiri, banyak teman-teman di luar yang membantu,” kata Masyhadi.
Beberapa waktu lalu, pihaknya mengadakan rapat terbatas lintas sektor.
Kegiatan itu menjadi wadah diskusi dan rembukan langkah strategis yang akan dilakukan disaat kondisi seperti ini.
Berdasarkan rapat tersebut, BPBD Berau kini mempertimbangkan pembentukan posko pengungsian permanen di beberapa kampung rawan bencana seperti Tumbit Melayu, Tumbit Dayak, Long Lanuk, Inaran, Bena Baru, dan Pegat Bukur.
Hal ini dinilai penting untuk mempercepat respons dan pemusatan layanan sebagai langkah cepat penanganan bencana.
“Kalau posko terpusat, penanganan bisa lebih maksimal, apalagi anggota kami terbatas,” ungkapnya.
Dijelaskannya juga, penyebab banjir tidak hanya karena hujan deras, tapi juga akibat perubahan tata guna lahan di wilayah hulu, termasuk pembukaan lahan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan.
Masyhadi menyoroti berkurangnya daerah resapan air akibat hilangnya kawasan hutan.
“Kontur perkebunan tidak bisa menyerap air sebanyak hutan. Ditambah sedimentasi sungai yang sudah tinggi, jadi ketika hujan datang, air langsung naik,” tegasnya.
Berdasarkan data BMKG, curah hujan selama empat bulan terakhir berada di atas normal, sehingga kapasitas sungai tidak mampu menampung volume air yang besar.
Beberapa langkah strategis seperti pengerukan sungai dan pembangunan tanggul disebut bisa dilakukan sebagai solusi jangka panjang, meski diakui memerlukan biaya besar.
Selain itu, BPBD juga diarahkan membentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana untuk memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah tentang cara merespons bencana.
“Anak-anak perlu tahu apa yang harus dilakukan saat bencana. Tapi tentu kita butuh dukungan, termasuk anggaran dan tenaga pendidiknya,” katanya.
Masyhadi menambahkan, meski hujan diperkirakan mulai berakhir pada Mei dan wilayah akan memasuki musim kemarau, status Kabupaten Berau masih berada pada level Siaga Bencana.
“Status siaga ini bisa meningkat menjadi darurat atau sebaliknya. Jika kondisi membaik, kembali ke tahap pemulihan,” pungkasnya.
BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah daerah.
Menanggapi kondisi ini, Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, meminta BPBD untuk bekerja lebih cepat dan menjadi motor penggerak koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana.
“BPBD harus jadi leading sector yang mengorkestrasikan persoalan di lapangan bersama OPD teknis,” ujar Thamrin.
Ia menilai pentingnya harmonisasi antarinstansi, agar penanganan lebih efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, BPBD tidak bisa berjalan sendiri, dan perlu memastikan semua unsur bergerak dalam arah yang sama.
“Dengan koordinasi yang baik, kita bisa mempercepat bantuan ke lokasi dan mencegah jatuhnya korban lebih banyak,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Berau, Endah Ernany Triariani, menjelaskan secara terperinci alokasi dana yang berkaitan dengan penanganan dan pencegahan bencana dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab satu dinas, melainkan merupakan kerja kolaboratif lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Dana terkait penanganan bencana tersebar di berbagai OPD,” kata Endah, Kamis (8/5).
Dinas Sosial bebernya, mendapat alokasi untuk program penanganan korban bencana, mulai dari penyediaan makanan, sandang, tempat penampungan, hingga dukungan psikososial dan penanganan khusus kelompok rentan.
Selain itu, juga dialokasikan kegiatan kesiapsiagaan masyarakat seperti pembentukan kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana.
“Dinas Sosial berperan dalam bantuan langsung dan pembinaan masyarakat dalam menghadapi bencana,” ungkapnya.
Sementara BPBD Berau mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi, penyusunan rencana kontingensi, penyediaan peralatan, pelatihan mitigasi, hingga evakuasi dan logistik penyelamatan.
BPBD juga bertugas menyusun regulasi penanggulangan bencana, serta memperkuat kelembagaan dan koordinasi pascabencana.
“Kami dorong BPBD terus mengoptimalkan perannya, baik dari sisi pencegahan maupun saat respons darurat,” jelas Endah.
Dinas PUPR turut menganggarkan dana untuk penanganan longsor melalui kegiatan pemeliharaan rutin jalan yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC). Sementara Dinas Pangan menyediakan cadangan pangan yang bisa diakses kampung terdampak dengan prosedur pelaporan dan dokumentasi.
“Jika kepala kampung mengajukan permohonan sesuai dengan regulasi, maka bantuan pangan bisa segera diberikan,” ujarnya.
Di sisi layanan kesehatan, Dinas Kesehatan memberikan dukungan melalui puskesmas dan pustu terdekat dalam bentuk pelayanan medis untuk korban bencana.
Tak hanya itu, BPKAD memiliki pos Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dapat digunakan saat bencana terjadi, tentu dengan mengikuti regulasi dan tata kelola keuangan yang berlaku.
“BTT ini fleksibel untuk digunakan dalam situasi darurat, tapi tetap harus sesuai aturan,” tegas Endah.
Selain dana dari OPD, Alokasi Dana Kampung (ADK) juga bisa digunakan untuk penanganan darurat bencana. Maksimal 2,5 persen dari total ADK dapat dialokasikan, dengan persetujuan kepala kampung dan tindak lanjut dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).
“Ini penting agar kampung bisa langsung bertindak cepat sebelum bantuan dari kabupaten turun,” tambahnya.
Endah juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah terbuka dengan kerja sama pihak ketiga, seperti perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang diarahkan untuk mendukung kampung terdampak.
“Kami dorong kolaborasi CSR untuk melengkapi peran pemerintah, terutama di kampung yang menjadi wilayah operasional perusahaan,” pungkasnya.
Dengan sistem alokasi dana yang terencana dan kolaboratif tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau berharap dapat meningkatkan ketanggapan dan ketahanan dalam menghadapi bencana alam, baik dari sisi mitigasi, respons darurat, maupun pemulihan. (sen/sam)
Editor : Nurismi