TANJUNG REDEB - Kepala Bidang (Kabid) Bina Usaha Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Hotlan Silalahi, meminta Pertamina mengimbau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) nakal yang ada di Kabupaten Berau untuk membuka jam operasional sesuai yang telah ditentukan.
Diakuinya, masalah utama bahan bakar minyak (BBM) di Berau adalah panjangnya kendaraan yang mengantre lantaran jam buka SPBU yang tidak menentu.
Pun masih ada pemikiran masyarakat bahwa kuota Berau kecil, menimbulkan keinginan untuk memanipulasi harga.
Pihaknya menyarankan kepada pihak Pertamina untuk mengimbau SPBU agar jam buka diperjelas. Bukan hanya sekadar dibuka pada malam hari, sebab banyak juga aduan bahwa ada beberapa SPBU yang buka pada malam hari, padahal aktivitas masyarakat Berau kebanyakan saat siang hari.
"Pada prinsipnya orang Berau banyak mengisi BBM di siang hari, bukan malam hari," ucapnya.
Sementara itu, setelah pihaknya bersama tim pengendali stok dan pengawasan BBM dan LPG melakukan pengawasan di beberapa SPBU tidak ada masalah stok BBM. Dan SPBU juga telah memberikan pelayanan dan distribusi menggunakan aplikasi. Meski diakuinya ada beberapa tempat yang memang belum dijangkau teknologi, sehingga ada beberapa SPBU di Berau yang tidak menggunakan aplikasi.
"Tapi dari PT Pertamina sendiri sudah menyampaikan, bahwa distribusi BBM di Berau, sudah sesuai dengan aturan. Bahkan jumlah kuota kita pun sebenarnya cukup," bebernya.
Supervisor II Fuel Jobber Berau, Adrianus Toba, menuturkan, untuk SPBU nakal sudah pernah diberikan punishment atau hukuman karena yang tidak sesuai dengan prosedur Pertamina.
Hukuman tersebut berupa pengurangan kuota yang dialihkan ke SPBU lain. Dibeberkannya, sudah ada 3 SPBU yang mendapat teguran seperti itu di Berau.
"Kuota kita kurangi, bahkan ada yang pernah sampai ditutup ketika itu tidak sesuai dengan aturan Pertamina akan kita tindak tegas," ungkapnya.
Berbagai masukan dan saran dari Forkopimda Berau akan ditindaklanjuti pihaknya, terlebih pengawasan di lapangan akan diperketat.
Dijelaskan, pihaknya memiliki 26 armada mobil tangki BBM yang tugasnya menyalurkan ke SPBU dengan maksimal. Pun sudah diatur jadwal pengiriman Bio Solar, Pertamax, Pertalite ke SPBU dan Industri.
"Ketika pihak SPBU meminta pengiriman pagi, kami akan menyesuaikan pengiriman pada pagi juga. Karena kami maksimalkan juga 26 armada ini bisa terealisasi ke SPBU," sambungnya.
Lebih lanjut, Adrianus juga membeberkan lemahnya pengawasan BBM di Bumi Batiwakkal karena tidak punya alat Automatic Tank Gauge (ATG) setiap tangki pendam SPBU.
"Jadi kalau lihat di Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, SPBU di sana sudah terpasang ATG. Jadi jobber di sana pun tegas melakukan pengawasan ketat tentang stok BBM yang tersedia," bebernya.
Berbeda dengan Kabupaten Berau, dirinya berterus terang menyebutkan dari 11 SPBU yang ada, belum dilengkapi dengan alat ATG. Sehingga pengawasannya masih sangat manual.
"Jadi di Berau sendiri untuk digitalisasinya stok SPBU-nya belum jalan. Karena belum menjalankan program ATG," imbuhnya.
Namun pihaknya menjelaskan, untuk meminimalisasi peristiwa kelangkaan dan antrean BBM yaitu dengan menerapkan sistem barcode. Pihaknya pun sudah melakukan antisipasi jual beli barcode BBM subsidi dengan sosialisasi intens ke setiap SPBU. Diakuinya, banyak kasus jual beli barcode yang terjadi.
"Salah satu upaya Pertamina untuk menekan subsidi BBM selalu tersedia dengan sistem barcode agar peruntukkan buat masyarakat tepat sasaran," imbuhnya.
Pihaknya menegaskan sudah melakukan pengkajian ulang untuk pendaftaran barcode agar dapat kuota BBM di SPBU. Sebab diakui, selama ini dari hasil evaluasi pengawasan penyaluran BBM di SPBU masih ada saja oknum tidak bertanggung jawab yang membeli melebihi subsidi kuota yang sudah terdata.
"Kami minta data mereka secara riil agar tidak ada aktivitas penyalahgunaan BBM di SPBU," urainya.
Kendati demikian, Adrianus menegaskan persoalan pembelian kuota subsidi BBM di SPBU melebihi kapasitas per harian untuk kendaraan masyarakat menjadi harapan perhatian bersama pemerintah daerah.
"Ini juga menjadi salah satu tugas Pertamina dalam meningkatkan pengawasan serta minta bantuan dari pemerintah daerah agar turut melakukan pengawasan di lapangan," pungkasnya. (*/aja/sam)
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi