TANJUNG REDEB - Penanganan abrasi Pulau Derawan yang digagas oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau bersama Badan Wilayah Sungai (BWS) V Kalimantan menunjukkan perkembangan yang positif.
Beberapa waktu lalu kata Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Hendra Pranata, melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penanganan Abrasi Pantai Pulau Derawan, Muhammad Nizar, mengaku telah dilakukan pertemuan antara DPUPR Berau bersama BWS V Kalimantan.
Pertemuan itu merupakan paparan pendahuluan DPUPR Berau atas rencana pelaksanaan penanganan pantai Pulau Derawan. “Kami sudah melakukan paparan pendahuluan, ini merupakan rangkaian atau bagian dari kerja-kerja kita nanti,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (11/8).
Sebagaimana diketahui, segala aktivitas di atas batas pantai termasuk penanganan abrasi merupakan kewenangan BWS V Kalimantan. Sehingganya, dalam perkembangan pekerjaan, DPUPR Berau secara rutin menjalin komunikasi dua arah terhadap BWS V Kalimantan.
“Bagaimana prosesnya, kami terus melakukan komunikasi dan koordinasi debgan BWS,” ujarnya.
Saat ini sendiri, Nizar mengungkap, tim tengah melakukan beberapa persiapan sebelum nantinya akan melakukan survei dan tinjauan lapangan terhadap proyek ini. “Jadi sekarang lagi persiapan tim survey lapangan untuk pengukuran dan lain-lainnya,” paparnya.
Hasil kerja saat ini, merupakan tindak lanjut dari inisiatif Pemerintah Kabupaten Berau melakukan langkah pencegahan dan antisipasi terhadap krisis abrasi yang terjadi di Pulau Derawan. Dengan menggandeng BWS V Kalimantan, pekerjaan terus berjalan secara konsisten.
Saat dikonfirmasi apakah kegiatan ini merupakan hasil komitmen Kemenparekraf saat kunjungan Menparekraf Sandiaga Uno ke Berau, Nizar mengaku tidak tahu.
Menurut pengetahuannya, selama ini tidak ada dana hibah yang langsung diberikan oleh Kemenparekraf, kalaupun memungkinkan adalah dari Kementerian PUPR.
“Kalau itu saya kurang tahu, sejauh ini kami menjalankan pekerjaan yang sudah kami mulai,” ujarnya.
Ditambahkan Kepala Bidang SDA DPUPR Berau, Hendra Pranata, sejauh ini belum ada instruksi ataupun informasi bagaimana lanjutan komitmen Menparekraf Sandiaga Uno terkait penanganan abras pantai yang disampaikan beberapa waktu lalu. “Kami belum tahu kalau itu,” tegasnya.
Biasanya Hendra menegaskan, hal itu mungkin saja ditanyakan saat kunjungan kerja atau koordinasi teknis dengan kementerian terkait. “Nanti kalau ada momen, kami akan follow up,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Nizar menerangkan bahwa tahun ini DPUPR Berau akan melaksanakan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan Fisibility Studi (Studi Kelayakan) Pengamanan Pantai Pulau Derawan. “Iya benar saat ini masih proses lelang,” jelasnya Minggu (28/4) lalu.
Proyek ini dikatakan, akan melakukan desain dan studi kelayakan pembangunan pengaman pantai pada sisi timur Pulau Derawan atau bekas heliped yang saat ini sudah hilang ditelan abrasi.
“Untuk wilayah pengerjaan di wilayab tersebut, penetuan titik dan sebagainya akan dibahas di penyusunan itu nanti,” ujarnya.
Pembangunan ini tentunya untuk mencegah tergerusnya pantai oleh abrasi dengan pembangunan pengaman pantai. Dalam studi kelayakan ini juga nantinya akan menentukan teknik dan bentuk pengaman seperti apa yang akan dipakai.
“Karena ini khusus, apalagi di Derawan masih ada aktivitas penyu, maka akan betul-betul dikaji dengan teliti,” ujarnya.
Sehingga, selain berupaya mengamankan aset pantai bagi masyarakat Pulau Derawan, pemerintah juga memikirkan bagaimana ekosistem para penyu tidak terganggu. Poin utamanya adalah pengamanan tanpa merusak lingkungan alam dengan tidak menyingkirkan wilayah habitat penyu itu.
“Itu nanti di kaji dulu bagaimana kondisinya yang tepat, sehingga tidak mengganggu alam sekitar,” pungkasnya. (sen/sam)