TELUK BAYUR – Kecamatan Teluk Bayur belum lepas dari stunting. Langkah intensif pun dilakukan untuk menekan angka persentase stunting di wilayah tersebut. Salah satunya dengan posyandu serentak dan pembentukan kelompok kerja penanganan stunting.
“Masalah kesehatan di Teluk Bayur itu masih stunting dan itu sudah masif kami lakukan gerakan penanganan,” ujar Camat Teluk Bayur, Edi Baskoro beberapa waktu lalu.
Ia menerangkan, telah melaksanakan posyandu serentak di Juni lalu untuk menekan angka stunting sekaligus memberikan sosialisasi.
Menurutnya, stunting diakibatkan oleh banyak faktor. Seperti pola asuh, latar belakang keluarga, persiapan sebelum kehamilan, hingga pendatang yang membawa kondisi stunting di tempat asalnya.
“Untuk menekan itu, kami sudah berkolaborasi dengan beberapa pihak, RT, puskesmas, posyandu, keamanan di Teluk Bayur hingga Dinas Kesehatan (Dinkes). Dari Dinkes, dilakukan pembinaan dan penguatan tim di setiap Kecamatan,” ungkapnya.
Edi melanjutkan, pihak kecamatan juga melakukan koordinasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Teluk Bayur, untuk sosialisasi ke pasangan yang mendaftarkan pernikahan. “Saya koordinasi juga ke kepala KUA untuk memberikan pengertian, terutama kepada pasangan yang mengajukan dispensasi nikah di bawah umur,” tuturnya.
Sementara itu, berdasarkan hasil monitoring sementara yang baru di-update (4/7) lalu, angka stunting di Teluk Bayur mencapai 32,89 persen dari total 1.539 sasaran. Persentase itu membuat Kecamatan Teluk Bayur masuk zona kuning.
Edi mengungkapkan, Kecamatan Teluk Bayur saat ini sedang membentuk kelompok kerja guna menekan angka stunting yang dikoordinatori oleh Sekretaris Camat.
“Kami sudah membentuk kelompok kerja, sekarang masih di tahap penyusunan rencana kerja,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Lamlay Sari menerangkan, setelah intervensi serentak pada Juni, masih dilakukan koordinasi secara berkesinambungan.
“Tentu ada penguatan peran masing-masing, baik untuk kecamatan dan Dinkes. Data juga diupayakan tertangkap semua,” paparnya.
Lamlay juga mengungkapkan persentase hasil monitoring sementara masih bisa diupayakan untuk ditekan. “Kalau data lapangan masih suspek, masih bisa dicegah dan diupayakan lepas," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyebut, data yang masuk akan dievaluasi untuk menentukan tindak lanjut. Termasuk evaluasi pola asuh dan latar belakang keluarganya.
“Apakah perlu pendampingan atau bantuan sosial,” tutupnya. (*/ner/arp)