TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu mendorong seluruh pemerintah kampung segera melaksanakan Rembuk Stunting tingkat kampung.
“Segera ya, itu memang harus segera dilaksanakan,” ungkapnya.
Tahun ini, khusus di semester pertama, Tenteram mengatakan, baru 10 kampung melaksanakan rembuk stunting. Di lain sisi, seluruh kampung harus segera melaksanakan rembuk stunting hingga batas Juni tahun ini.
“Ini baru 10 kampung, semester ini harus sudah 100 kampung,” ujarnya.
Padahal, ia menekankan, seharusnya hal itu bisa segera rampung untuk 100 kampung. Sebab, pada dasarnya rembuk adalah melakukan musyawarah. Artinya, pemerintah kampung melakukan musyawarah bersama membahas penanganan stunting di masing-masing kampung.
“Memang kendalanya ada yang sibuk dan sebagainya, padahal ini kan hanya musyawarah,” ungkapnya.
Dibanding tahun lalu, setidaknya saat ini sudah 10 kampung melaksanakan. Ia optimis tahun ini 100 kampung dapat melaksanakan rembuk stunting di masing-masing kampungnya.
“Ini mending, kalau tahun lalu hanya 43 yang tidak melaksanakan, sehingga kita optimis tahun ini bisa mencapai target,” ungkapnya.
Pelaksanaan rembuk stunting ini diwajibkan bagi setiap kampung. Supaya program-program penanganan stunting serta keluhan penanganannya bisa tersampaikan atau terhimpun melalui rembuk stunting ini.
“Kita terus dorong, sehingga tahun ini seluruh kampung wajib melaksanakan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Tenteram menyebut memang pada 2023 yang lalu, banyak kampung tidak melaksanakan Rembuk Stunting sebagai langkah strategis upaya pengentasan stunting di Berau.
“Kita targetkan tahun ini seluruh kampung bisa melaksanakan rembuk stunting itu,” terangnya.
Hal ini, ditegaskannya harus dilaksanakan dalam kondisi terdapat ataupun tidak terdapat kasus stunting di kampung tersebut. Rembuk stunting tak hanya berbicara penanganan, namun juga upaya preventif menanggulanginya.
“Ada ataupun tidak ada, kampung (harus) melakukannya,” tegasnya.
Dirinya menerangkan, beberapa kampung atau sejumlah 43 kampung yang tak melaksanakan rembuk stunting beralasan bahwa di kampung mereka tidak ada kasus stunting hingga ketiadaan anggaran pelaksanaan. Hal ini pun menuai respons Tenteram untuk memantau pelaksanaan hal tersebut lebih ketat kembali.
“Hanya 57 (kampung, red), alasannya karena tidak ada kasus atau tidak ada anggaran pelaksanaannya,” ujarnya. (sen/arp)