BERAU POST – Bupati Berau Sri Juniarsih, menegaskan keberadaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan ikut mendorong kemajuan kampung.
BUMK tidak boleh hanya berjalan secara administratif, tetapi harus mampu menjadi penggerak perekonomian di tingkat kampung.
Sri Juniarsih mengatakan, pengelolaan potensi kampung membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Menurutnya, pemerintah kampung tidak bisa bekerja sendiri dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Karena itu, keberadaan BUMK harus benar-benar diarahkan agar memberikan manfaat bagi kampung dan masyarakat,” ujarnya kepada awak media Rabu (26/8).
Ia menilai setiap kampung memiliki potensi yang berbeda-beda. Karena itu, BUMK bersama pemerintah kampung perlu jeli melihat peluang dan mengembangkan usaha yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi wilayah masing-masing.
Menurut Sri Juniarsih, BUMK juga diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang memberikan dampak luas bagi masyarakat.
“Pengelolaan yang profesional, transparan dan bertanggung jawab menjadi hal penting agar kepercayaan masyarakat terhadap BUMK terus terjaga,” sebut dia.
Selain BUMK, Sri Juniarsih juga meminta para camat, lurah, kepala kampung serta seluruh aparatur kampung untuk lebih “gesit” dalam menjalankan program pembangunan di wilayah masing-masing.
Ia ingin seluruh aparatur tidak hanya menunggu arahan, tetapi mampu mengambil langkah dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Para camat, lurah, kepala kampung dan seluruh aparatur harus gesit. Jangan sampai potensi yang ada tidak dikembangkan karena kita lambat dalam mengambil langkah,” tegasnya.
Menurutnya, percepatan pembangunan di tingkat kampung sangat bergantung pada kemampuan aparatur dalam membangun komunikasi dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.
Pemerintah kampung juga diminta aktif menggali peluang yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, Bupati juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan bantuan maupun dukungan dari pihak ketiga, khususnya perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Berau.
Ia meminta setiap bantuan yang diberikan perusahaan kepada kampung dapat disampaikan secara transparan dan diketahui oleh pihak-pihak terkait.
Keterbukaan tersebut dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus memastikan bantuan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Bantuan dari pihak ketiga, termasuk perusahaan, juga harus transparan. Mulai dari BUMK sampai aparatur kampung lainnya harus mengetahui, karena transparansi itu sangat penting,” katanya.
Sri Juniarsih berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kampung, BUMK, masyarakat dan dunia usaha dapat terus diperkuat.
Dengan kolaborasi tersebut, berbagai potensi yang dimiliki setiap kampung diharapkan dapat dikelola secara maksimal dan menjadi sumber kekuatan baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami juga terus mendorong agar pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga semakin dirasakan masyarakat di kampung. Untuk itu, seluruh unsur pemerintahan di tingkat bawah diminta bergerak lebih aktif, terbuka dan inovatif dalam menjalankan program pembangunan,” tutupnya. (aky/hmd)
Editor : Nurismi