BERAU POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), dikabarkan menargetkan investasi di Kabupaten Berau mencapai Rp 8 triliun.
Meski demikian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Berau, menyatakan hingga kini masih menunggu surat edaran resmi sebagai dasar penetapan target tersebut.
Kepala DPMPTSP Berau, Nanang Bakran, mengakui informasi mengenai target investasi itu sudah beredar di internal pemerintah daerah.
Namun, pihaknya belum dapat memastikan secara detail sebelum adanya dokumen resmi dari pemerintah provinsi.
“Kabarnya seperti itu, tetapi kita masih menunggu secara resmi surat edaran dari Pemprov Kaltim,” ujarnya Selasa (21/4).
Sambil menanti kepastian tersebut, DPMPTSP Berau mulai memproyeksikan arah investasi yang dinilai potensial untuk dikembangkan dalam waktu dekat. Dua sektor utama yang menjadi fokus yakni pertambangan serta pariwisata.
Nanang menjelaskan, sektor pertambangan dan energi masih menjadi andalan, terutama di tengah tren kenaikan harga batu bara di pasar global. Kondisi ini dinilai menjadi peluang besar untuk menarik minat investor.
“Di tengah situasi saat ini, sektor pertambangan dan energi itu masih potensial, apalagi kita melihat kenaikan harga batu bara,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada sektor ekstraktif. Pariwisata juga dipandang sebagai sektor strategis yang terus menunjukkan tren positif, terutama saat momen libur panjang.
Menurutnya, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Berau tidak terlepas dari semakin baiknya konektivitas akses, khususnya jalur darat di kawasan pesisir. Hal ini memberikan kenyamanan lebih bagi wisatawan yang ingin berkunjung.
“Pariwisata jadi salah satu, kita melihat kunjungan wisatawan terakhir saat libur potensinya besar,” tambahnya.
Ke depan, DPMPTSP Berau berencana memperkuat sinergi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) untuk mengoptimalkan potensi investasi di sektor ini.
Harapannya, geliat pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, memiliki pandangan berbeda terkait arah investasi daerah. Ia menilai sektor pertambangan seharusnya tidak lagi menjadi prioritas utama, melainkan perlu dilakukan diversifikasi ke sektor lain yang lebih berkelanjutan.
“Kalau saya, pertambangan itu tidak perlu dimaksimalkan, seharusnya kita fokus pada pengembangan sektor investasi lainnya,” tegasnya.
Sumadi mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius mengembangkan sektor hilirisasi produk unggulan daerah, seperti kelapa sawit, kelapa dalam, dan kakao. Menurutnya, investasi pada sektor ini akan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian lokal.
Ia mencontohkan pentingnya menarik investor untuk membangun industri pengolahan, seperti pabrik kelapa sawit, agar hasil produksi tidak hanya dijual dalam bentuk mentah.
“Komoditas ini perlu diperhatikan hilirisasinya, bagaimana kita bisa mengundang investor membangun pabrik,” ujarnya.
Selain itu, Sumadi juga menekankan pentingnya pengembangan sektor pariwisata secara serius dan terencana. Ia berharap investasi yang masuk tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja.
“Pariwisata harus betul-betul diperhatikan agar investasi bisa masuk dengan aman dan menguntungkan bagi masyarakat,” katanya.
Ia menilai, kondisi daerah yang relatif kondusif menjadi modal penting untuk menarik investor. Dengan pengelolaan yang tepat, Berau diyakini mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor non-pertambangan.
Sumadi juga mengingatkan bahwa sektor pertambangan memiliki keterbatasan karena sifatnya yang tidak terbarukan. Oleh sebab itu, diperlukan langkah antisipatif untuk menyiapkan sektor pengganti sebelum sumber daya tersebut habis.
“Kita harap PAD bisa dipenuhi dari investasi di luar sektor pertambangan, sehingga kita siap saat sektor itu habis,” tandasnya. (sen/hmd)
Editor : Nurismi