BERAU POST – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, mengingatkan kampung-kampung yang sudah menyandang status kampung mandiri agar benar-benar menunjukkan kemandiriannya, terutama dalam menghadapi kondisi efisiensi anggaran pada 2026.
Dia mencontohkan, di Kecamatan Gunung Tabur, saat ini terdapat dua kampung dengan status mandiri, yakni Kampung Maluang dan Merancang Ulu.
Namun ia menilai, status tersebut seharusnya sejalan dengan kemampuan kampung untuk berdiri lebih kuat tanpa terlalu banyak bergantung pada pemerintah daerah.
“Kalau sudah berstatus mandiri jangan terlalu banyak menuntut kepada pemerintah. Kampung mandiri seharusnya tetap bisa berjalan meski ada pengurangan kegiatan, karena mereka mampu berdiri sendiri,” ujar Said
Ia justru melihat kecenderungan sebaliknya, di mana kampung yang sudah mandiri malah semakin banyak mengajukan tuntutan pembangunan.
Padahal, dengan efisiensi anggaran yang cukup besar pada 2026, hal itu akan sangat berdampak terhadap kemampuan pemerintah dalam memenuhi seluruh permintaan.
Menurutnya, kebutuhan infrastruktur yang diajukan kampung-kampung berbeda-beda. Ada yang meminta pembangunan jalan dan jembatan, ada pula yang mengusulkan turap di sepanjang wilayah tertentu.
Permintaan serupa juga muncul di kawasan kepulauan yang mengharapkan pembangunan pemecah ombak.
Ia menekankan, kondisi ini harus disikapi dengan penguatan potensi ekonomi kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).
Ia berharap, kampung-kampung mandiri dapat memaksimalkan peran BUMK sebagai motor penggerak pendapatan kampung.
“Saya berharap BUMK bisa dimaksimalkan. Saya melihat banyak potensi di kampung, apalagi kita patut bersyukur karena banyak perusahaan yang bersedia bermitra dengan masyarakat,” katanya.
Lanjutnya, kemitraan dengan perusahaan tidak selalu bisa mengandalkan CSR dalam bentuk uang tunai, karena perusahaan memiliki standar dan mekanisme tersendiri dalam menyalurkan dukungan. Karena itu, BUMK perlu diaktifkan agar dapat menjadi jembatan kerja sama dengan pihak ketiga.
Said mengingatkan agar pengajuan proposal tidak hanya dilakukan saat ada kegiatan perayaan saja.
Menurutnya, pola seperti itu membuat penggunaan dana tidak efektif dan tidak berkelanjutan.
Ia kemudian mencontohkan keberhasilan BUMK Pegat Bukur yang mampu mencatatkan penghasilan hingga Rp 103 juta.
Dari pendapatan itu, BUMK tersebut bahkan dapat menyalurkan beasiswa dan bantuan sembako bagi masyarakat kurang mampu.
“Padahal mereka setiap tahun kena bencana banjir tapi masih bisa berinovasi,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga mendorong kampung untuk memanfaatkan aset yang belum terpakai agar bisa menghasilkan penerimaan.
Misalnya dengan menyewakan aset kampung kepada pihak lain, termasuk retail modern maupun pengusaha lokal yang ingin membuka usaha di kampung.
“Kalau ada aset kampung belum terpakai silakan disewakan saja,” pintanya.
Lebih jauh, Said mengingatkan agar kampung tidak membandingkan diri secara berlebihan dengan kampung lain.
Menurutnya, setiap kampung memiliki kondisi dan potensi masing-masing yang harus dioptimalkan.
Terlebih dukungan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial tidak selalu berupa uang ataupun masuk dalam batang tubuh APBD, tetapi bisa dalam bentuk kegiatan yang disinkronkan dengan program pemerintah.
Di tingkat kabupaten, Bapelitbang Berau telah memiliki forum TJSL yang setiap tahun digelar bersamaan dengan penyusunan RKPD.
Dalam forum itu, perusahaan diundang untuk melihat kegiatan mana yang dapat dibiayai APBD dan mana yang membutuhkan dukungan mitra pembangunan.
“Kami harap mitra pembangunan bisa membiayai kegiatan yang tidak bisa kami lakukan,” tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Kampung Pegat Bukur, Suharyadi Kusuma, menyebut, PAK Pegat Bukur terus menunjukkan peningkatan signifikan.
Sepanjang tahun lalu, PAK kampung tersebut berhasil menembus angka Rp 103 juta, naik hampir 200 persen dibanding capaian sebelumnya yang berada di kisaran Rp 50 juta.
Peningkatan itu menjadi salah satu bukti peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Batu Bual Sejahtera dalam memperkuat kemandirian ekonomi kampung.
Keberhasilan BUMK tidak semata mengejar angka PAK, melainkan bagaimana badan usaha kampung mampu membangun sistem manajemen keuangan yang baik sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi warga.
“PAK Kampung Pegat Bukur tahun lalu mencapai Rp 103 juta. Naik hampir 200 persen,” ujarnya.
Saat ini BUMK Batu Bual Sejahtera sudah mampu menyerap tenaga kerja hingga 25 orang.
Bahkan, para pekerja tersebut sudah sanggup digaji sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Berau.
Hal ini menjadi langkah nyata BUMK dalam membantu masyarakat kampung mendapatkan penghasilan tetap.
Selain itu, BUMK juga mulai mengambil peran dalam mendukung sektor pendidikan.
Pemerintah kampung bersama BUMK menjalankan program beasiswa dengan target satu rumah wajib memiliki anak yang menempuh pendidikan hingga sarjana. (aja/hmd)
Editor : Nurismi