BERAU POST – Kebutuhan rumah singgah bagi masyarakat Kabupaten Berau, yang menjalani pengobatan di luar daerah, khususnya di Tarakan, Kalimantan Utara, menjadi sorotan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Berau, Iswahyudi, menyebut konsep tersebut berbeda dengan fungsi rumah singgah yang selama ini dikelola pihaknya.
Menurutnya, Dinsos Berau memang memiliki rumah singgah, namun peruntukannya lebih kepada penanganan kondisi kedaruratan sosial, seperti warga terlantar yang perlu difasilitasi pemulangan ke daerah asal.
“Rumah singgah ada di Dinsos, tapi konsepnya untuk penanganan kedaruratan orang terlantar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rumah singgah yang dibutuhkan masyarakat di luar Berau, seperti di Tarakan, umumnya berkaitan dengan kebutuhan pengobatan. Konsep ini dinilai berbeda dengan layanan yang selama ini dijalankan Dinsos.
“Kalau rumah singgah di sana dibutuhkan karena sakit, itu tidak sama konsepnya dengan yang kami kelola,” jelasnya.
Iswahyudi mencontohkan, di Samarinda terdapat rumah singgah khusus pasien kanker yang dikelola yayasan atau pemerhati sosial, bukan pemerintah daerah.
Model seperti itu, menurutnya, lebih lazim diterapkan untuk kebutuhan pendampingan pasien rujukan.
“Contohnya di Samarinda ada rumah singgah kanker, sifatnya bukan milik pemerintah,” katanya.
Ia juga menyinggung adanya rumah singgah bersalin yang berada di samping rumah sakit dan dikelola oleh Dinas Kesehatan (Dinkes).
Hal itu menunjukkan bahwa pengelolaan rumah singgah dengan fungsi medis memang berada di ranah perangkat daerah teknis yang menangani kesehatan.
“Rumah singgah bersalin di samping rumah sakit itu dikelola Dinkes,” terangnya.
Meski demikian, Iswahyudi menilai usulan pembentukan rumah singgah di Tarakan sebagai ide yang baik dan layak dipertimbangkan.
Hanya saja, untuk saat ini belum ada pembahasan resmi di lingkup Dinsos Berau terkait rencana tersebut.
“Untuk seperti itu memang belum terbicarakan di kami,” ungkapnya.
Ia membuka peluang kolaborasi dengan pihak ketiga, termasuk yayasan sosial, untuk menjembatani kebutuhan tersebut di masa mendatang.
“Itu usulan bagus juga, mungkin ke depan bisa dibantu yayasan atau pihak ketiga,” tuturnya.
Menurutnya, keterlibatan yayasan atau lembaga sosial dapat menjadi solusi alternatif, mengingat keterbatasan kewenangan dan anggaran jika sepenuhnya dibebankan kepada Dinsos.
“Kalau di kami memang belum ada hal seperti itu,” pungkasnya.
Dinsos Berau memastikan tetap terbuka terhadap aspirasi masyarakat, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar dan pelayanan sosial.
Namun, setiap usulan tetap memerlukan kajian mendalam serta koordinasi lintas perangkat daerah agar implementasinya tepat sasaran dan sesuai regulasi. (sen/hmd)
Editor : Nurismi