BERAU POST – Kantor Imigrasi Tanjung Redeb sampai saat ini masih berstatus Kelas III. Dimana, dengan menunjukkan peningkatan kinerja dan beban pelayanan.
Seiring dengan lonjakan jumlah pemohon setiap tahunnya, kantor tersebut kini tengah mengajukan kenaikan status menjadi Kantor Imigrasi Kelas II.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb, C. Catur Apriyanto, menurutnya bahwa peningkatan kebutuhan layanan menjadi alasan utama pengajuan tersebut.
Dengan keterbatasan fasilitas dan jumlah personel, Imigrasi Tanjung Redeb dituntut untuk tetap optimal melayani masyarakat.
“Di Kelas III ini semuanya serba terbatas, mulai dari bangunan kantor yang kecil hingga jumlah pegawai yang sedikit. Sementara itu, jumlah pemohon baik WNI maupun WNA terus meningkat setiap tahun, dan wilayah pengawasan kami sangat luas,” ujarnya kepada awak media belum lama ini.
Wilayah kerja Kantor Imigrasi Tanjung Redeb mencakup seluruh Kabupaten Berau hingga ke wilayah perbatasan Kutai Timur, termasuk kawasan Muara Wahau dan Sangkulirang.
Luasnya cakupan pengawasan tersebut menuntut dukungan sumber daya manusia yang lebih memadai, terutama dalam pengawasan keberadaan dan aktivitas orang asing.
Melalui kenaikan status menjadi Kelas II, pihaknya berharap akan ada penambahan pejabat struktural dan pegawai, sehingga pelayanan kepada masyarakat serta pengawasan keimigrasian dapat dilakukan lebih maksimal dan merata.
Tak hanya soal status, Imigrasi Tanjung Redeb juga membuka peluang penyesuaian nama kantor agar lebih merepresentasikan wilayah administratif.
“Mudah-mudahan tahun ini bisa terealisasi menjadi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Redeb, atau bahkan berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Berau,” sebutnya.
Dari sisi infrastruktur, upaya penguatan juga tengah dilakukan. Saat ini, pihak Imigrasi intens berkoordinasi dengan Bupati Berau terkait permohonan hibah lahan untuk pembangunan gedung baru. Gedung tersebut direncanakan memiliki spesifikasi standar Kantor Imigrasi Kelas I.
Langkah ini dipersiapkan sebagai strategi jangka panjang agar apabila di kemudian hari terjadi kenaikan status kembali, kantor sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai tanpa perlu renovasi besar.
“Koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kesiapan sarana prasarana dan Barang Milik Negara terus kami lakukan agar rencana besar ini dapat berjalan lancar,” pungkasnya. (aky/hmd)
Editor : Nurismi