BERAU POST – Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), menetapkan wilayah hulu sebagai fokus utama pembangunan pada tahun anggaran 2026.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah penyesuaian atas penerapan efisiensi anggaran yang berdampak langsung terhadap kapasitas belanja infrastruktur daerah.
Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan, menyampaikan bahwa anggaran yang dikelola instansinya tahun ini mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebelumnya, pada 2025 lalu DPUPR Berau mengelola anggaran sekitar Rp2,7 triliun. Sedangkan pada 2026 pagu yang tersedia hanya berkisar Rp1,1 triliun.
Kondisi tersebut memaksa DPUPR melakukan penajaman program agar pembangunan tetap berjalan meski dengan keterbatasan dana.
“Anggaran DPUPR 2026 terpangkas cukup besar, sehingga kami harus fokus pada kebutuhan paling mendasar masyarakat,” terangnya belum lama ini.
Dalam situasi tersebut, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah hulu tetap menjadi prioritas.
Kecamatan Kelay dan Segah menjadi kawasan yang mendapat perhatian khusus karena akses transportasi di daerah tersebut masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Ketersediaan jalan dan jembatan dinilai berperan penting dalam menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pelayanan publik di wilayah pedalaman.
DPUPR menilai bahwa konektivitas antarwilayah harus tetap terjaga agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Oleh karena itu, meskipun ruang fiskal terbatas, infrastruktur dasar tetap ditempatkan sebagai program utama yang tidak bisa ditunda.
Selain infrastruktur transportasi, DPUPR Berau juga menyiapkan program pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat.
Sejumlah wilayah masuk dalam rencana pengembangan, di antaranya Kampung Singkuang dan kawasan kepulauan seperti Maratua yang masih menghadapi keterbatasan sumber air bersih.
Namun demikian, DPUPR mengakui masih terdapat kendala dalam penyelesaian SPAM Mbung. Proyek tersebut belum dapat dituntaskan karena belum tersedianya alokasi anggaran yang memadai.
Padahal, kebutuhan air bersih menjadi persoalan mendasar yang sangat dirasakan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan yang minim sumber air tawar.
Di sisi lain, DPUPR Berau juga menerima berbagai usulan pembangunan yang disampaikan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
Seluruh usulan tersebut akan dilakukan penelaahan dan penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah sebelum ditetapkan sebagai program prioritas.
“Usulan kita tampung dahulu, untuk realisasi nanti kita lihat kemampuan keuangan daerah seperti apa,” pungkasnya.
Meski menghadapi tekanan anggaran, DPUPR Berau menegaskan komitmennya untuk tetap melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar secara bertahap.
Upaya ini diharapkan dapat menjaga konektivitas wilayah serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Kabupaten Berau. (sen/hmd)
Editor : Nurismi