BERAU POST - Kepala Otoritas Bandar Udara (Otban) Wilayah VII, Ferdinan Nurdin, menghadiri rapat pembahasan persiapan pelaporan B-12 Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Kementerian Perhubungan di Jakarta, Rabu (10/12).
Rapat dipimpin Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenhub, Retno Wijayanti, dan diikuti Tim Aksi Stranas PK yang membahas progres serta evaluasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi di seluruh unit kerja.
Dalam rapat terungkap bahwa capaian implementasi Stranas PK Kementerian Perhubungan telah mencapai 44 persen.
Angka tersebut dinilai lebih tinggi dibanding rata-rata nasional kementerian dan lembaga yang berada di kisaran 29 persen.
Pembahasan kemudian diarahkan pada tindak lanjut pelaksanaan aksi berdasarkan catatan tim pembahas, termasuk penyempurnaan indikator dan pemutakhiran data di masing-masing unit kerja.
Ferdinan memaparkan progres implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) di lingkungan Otban Wilayah VII. “NLE sudah kami penuhi 100 persen,” terangnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh sistem pendukung telah berjalan stabil melalui digitalisasi layanan dan penggunaan Single Submission Management (SSM).
Ia mengatakan bahwa integrasi digital ini mampu mendorong efisiensi administrasi dan mendukung kemudahan layanan. “Digitalisasi membuat proses lebih singkat,” terangnya.
Otban Wilayah VII disebut telah melakukan simplifikasi proses bisnis sebagai bagian dari implementasi NLE.
Penyederhanaan tersebut memangkas sejumlah tahapan layanan, menekan volume administrasi, dan berpotensi mengurangi waktu layanan serta beban operasional.
Namun Ferdinan mengakui adanya tantangan tertentu. “Biaya kargo masih jadi kendala karena berada di luar kewenangan kami,” ujarnya.
Rapat juga membahas upaya peningkatan kualitas laporan B-12 Aksi Stranas PK Kemenhub.
Seluruh catatan tim pembahas dijadikan dasar penyempurnaan substansi laporan, mulai dari kelengkapan data, konsistensi narasi, hingga penajaman kaitan antara implementasi kebijakan dan dampak di lapangan.
Harapannya, pelaporan tersebut dapat mencerminkan komitmen kuat terhadap pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola dan transparansi.
Ferdinan menegaskan bahwa fokus utama saat ini bukan hanya pada digitalisasi, tetapi pada capaian manfaat program. “Outcome-nya harus dirasakan masyarakat dan pelaku usaha,” tandasnya.
Ia menyebut pengurangan proses bisnis, penurunan biaya, dan efisiensi waktu layanan sebagai target nyata yang ingin diwujudkan.
Menurutnya, sinergi seluruh pemangku kepentingan mutlak diperlukan agar implementasi NLE benar-benar memberikan dampak berkelanjutan bagi ekosistem logistik nasional. (sen)
Editor : Nurismi