BERAU POST – Koperasi Merah Putih di Kabupaten Berau, diminta untuk memperkuat kelembagaan sebelum mengikuti bimbingan teknis (bimtek).
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Eva Yunita, yang menegaskan pentingnya kesiapan organisasi sebelum melangkah lebih jauh.
Menurut Eva, sambil menunggu pelaksanaan bimtek, koperasi tersebut diharapkan segera melengkapi kepengurusan yang ada. Baik ketua, bendahara, maupun struktur lainnya harus dipastikan jelas dan tertata.
“Harapan kami, mereka memperkuat organisasinya dulu. Kelembagaan itu yang paling utama. Karena kami ingin menganggarkan Bimtek untuk para pengurus akhir tahun ini,” jelasnya.
Selain kelengkapan kepengurusan, Ia juga menekankan pentingnya penyusunan rencana kerja bisnis sejak dini. Dengan adanya konsep kerja, koperasi akan lebih mudah diarahkan dalam proses bimbingan.
“Sejak sekarang sebaiknya sudah ada rencana bisnis. Jadi pada saat bimbingan, mereka tidak mulai dari nol, melainkan sudah punya konsep yang jelas. Dari sana bisa dilanjutkan penyusunan AD/ART hingga proposal usaha,” terangnya.
Ia menambahkan, penyusunan proposal nantinya juga akan difasilitasi agar koperasi bisa menjalin kerja sama dengan perbankan.
Apalagi program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang memang mendapat dukungan penuh dari pihak bank.
“Prinsipnya bank siap, karena ini program nasional. Jadi sepanjang koperasi memenuhi persyaratan, mereka akan dibantu,” ujarnya.
Ia menyebutkan, hampir semua Koperasi Merah Putih sebenarnya sudah memiliki akta notaris.
Namun, kelengkapan administrasi lainnya seperti keanggotaan dan dokumen pendukung perlu dipastikan. Hal itu penting agar tidak ada kendala dalam proses pengajuan program berikutnya.
“Kalau ada yang kurang ya dilengkapi. Kalau sudah lengkap, tentu lebih baik. Intinya kelembagaan harus diperkuat lebih dulu,” katanya.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih usaha di tingkat kampung antara koperasi dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).
Menurutnya, kedua lembaga tersebut sama-sama merupakan program pemerintah yang harus berjalan beriringan tanpa saling berbenturan.
“Harus dipilah, mana ranah BUMK, mana ranah koperasi. Tetapi lebih baik berbeda agar jelas pembagiannya. Potensi kampung kan banyak, tinggal diarahkan,” tuturnya.
Ia menilai, sebaiknya pengelola koperasi dan BUMK juga berbeda agar keduanya bisa fokus. Meski demikian, pihaknya masih menunggu data lengkap susunan kepengurusan untuk memastikan hal itu.
“Kalau orangnya berbeda tentu lebih bagus, supaya fokus. Tapi kita masih menunggu nama-nama pengurusnya,” ujarnya.
Eva berharap, dengan penguatan kelembagaan dan rencana bisnis yang matang, Koperasi Merah Putih dapat benar-benar siap saat mengikuti bimtek.
Dengan begitu, koperasi ini bisa segera berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat. (aja/hmd)
Editor : Nurismi