BERAU POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, bersama ketua dan anggota DPRD Berau melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta pada Kamis (3/7) yang lalu.
Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya jemput bola untuk memastikan agar Berau tidak terlewat dari program nasional pembangunan tiga juta rumah.
Terlebih dalam kondisi pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Pedesaan, Nasrullah, dan Direktur Pembiayaan Perumahan dan Pedesaan, Raden An An Andri Hikmat.
Mewakili Pemkab Berau, Asisten III Setkab Berau, Maulidiyah, menyampaikan bahwa pihaknya ingin memastikan program perumahan dari pusat juga menyentuh masyarakat Berau yang terdampak bencana.
“Kami, dalam rangka jemput bola ke sana, meminta kejelasan soal program tiga juta rumah. Jangan sampai Berau terlewat, apalagi banyak rumah warga hanyut karena banjir,” ujar Maulidiyah.
Dijelaskannya, program pembangunan tiga juta rumah oleh pemerintah pusat tidak semata-mata dilaksanakan oleh satu pihak, tetapi terbagi dan melibatkan berbagai komponen melalui empat pilar.
“Program ini dibagi dalam tiga direktorat, yaitu perdesaan, perkotaan, dan pesisir. Lalu ada empat pendekatan: pemerintah pusat-daerah, kolaborasi dengan NGO dan swasta, bantuan untuk MBR, serta skema swadaya masyarakat,” jelasnya.
Pemerintah pusat, kata dia, menekankan pentingnya peran aktif daerah dalam menyiapkan lahan yang clean and clear sebagai salah satu bentuk kontribusi untuk memperlancar pembangunan rumah bantuan.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Berau dan DPRD secara khusus meminta perhatian untuk korban banjir yang tersebar di 13 kampung.
“Kami diminta mengajukan permohonan resmi, ditandatangani bupati dan ketua DPRD, lengkap dengan data by name by address. Lahan juga harus siap dan bersih dari masalah,” sambung Maulidiyah.
Ia menambahkan, usulan tersebut akan segera disusun dan disampaikan ke kementerian. Pemkab akan segera melaporkan hasil kunjungan ini kepada Bupati Berau, Sri Juniarsih, untuk ditindaklanjuti.
“Harapan kami, Berau bisa menjadi salah satu prioritas dalam program ini. Selain itu, untuk program perumahan bagi MBR, pemerintah kabupaten berau juga telah menindaklanjuti melalui keluarnya peraturan Bupati tentang pembebasan BPHTB dan PBG” katanya.
Program tiga juta rumah yang digulirkan pemerintah pusat sendiri bertujuan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat terdampak bencana.
Pemerintah daerah didorong untuk berperan aktif, tidak hanya dalam hal pendataan, tetapi juga dalam hal penyediaan infrastruktur dan fasilitasi kebijakan.
Kunjungan ini diharapkan membuka akses lebih besar bagi Berau dalam menjangkau dukungan program perumahan nasional.
Sekaligus menjadi awal langkah konkret untuk pemulihan pascabencana yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. (sen/hmd)
Editor : Nurismi