TANJUNG REDEB – Akses terhadap layanan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Berau, kini mulai bergeser ke sistem digital.
Inovasi berbasis aplikasi diterapkan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), termasuk dalam pelaporan kasus kekerasan dan penguatan kampung KB.
Kepala DPPKBP3A Berau, Rabiatul Islamiah menyampaikan, fokusnya bukan hanya pada efisiensi data, tetapi juga kemudahan akses dan perlindungan warga, terutama perempuan dan anak.
Salah satu terobosan yang sudah dijalankan adalah peluncuran versi mobile dari Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) pada Februari lalu.
Aplikasi ini memfasilitasi pelaporan kasus kekerasan secara daring, anonim, dan cepat, sekaligus menyediakan data real-time bagi tim layanan dan pembuat kebijakan.
“Melalui SIGA mobile, laporan bisa langsung diteruskan ke UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), termasuk layanan konseling di tingkat lokal,” terangnya.
Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur SOS yang terhubung langsung ke unit layanan darurat, serta dashboard analitik untuk memantau pola kasus kekerasan dan kebutuhan pendampingan di berbagai wilayah.
“Respons bisa lebih cepat karena sistem langsung membaca tren berdasarkan laporan masyarakat,” tambahnya.
Selain aplikasi pelaporan, pendekatan digital juga diterapkan dalam program kampung KB. Di mana baru 3 kecamatan yang sudah mengadopsi konsep kampung KB digital mulai April lalu, yakni Sambaliung, Talisayan, dan Teluk Bayur.
Di dalamnya termasuk posyandu dengan pencatatan elektronik, pusat informasi stunting berbasis aplikasi, serta pelatihan literasi teknologi bagi kader.
“Digitalisasi ini bukan sekadar soal alat, tapi memastikan layanan dasar seperti KB dan kesehatan ibu-anak bisa diakses dengan cara yang mudah dan cepat,” ujarnya.
Upaya tersebut turut didukung kegiatan roadshow ke 12 kecamatan yang dimulai sejak Maret. Kegiatan ini dimanfaatkan untuk pelatihan bagi kader kampung KB, relawan pendamping data SIGA, hingga tim monitoring stunting. Pelatihan mencakup penggunaan sistem digital dan pendataan lapangan berbasis aplikasi.
Kerja sama lintas sektor juga menjadi salah satu pendorong utama transformasi ini. Pada Mei lalu, DPPKBP3A menggandeng perusahaan penyedia listrik dan LSM Pemberdayaan Perempuan untuk mendukung akses infrastruktur.
Beberapa kampung KB kini memperoleh fasilitas hotspot dan listrik gratis, serta siaran informasi digital atau broadcast SIGA untuk peningkatan edukasi keluarga.
“Kalau listrik dan internet tersedia, teknologi bisa dipakai semua orang,” jelasnya.
DPPKBP3A juga menargetkan hingga akhir 2025, 90 persen kampung KB di Berau sudah menerapkan pencatatan digital, sementara 75 persen UPT PPA dan pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) menggunakan SIGA sebagai rujukan utama layanan perlindungan.
Selain meningkatkan efisiensi, digitalisasi ini diharapkan bisa berdampak pada kenaikan Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDEP) di daerah.
“Kami ingin Berau jadi contoh daerah yang punya data perlindungan dan pemberdayaan yang bisa diakses publik dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya. (aja/hmd)
Editor : Nurismi