Utama Pemerintahan Sanggam Kaltara Ekonomi Kombis Gaya Hidup All Sport Makan-Makan Parlementaria Polhukrim Entertaiment Catatan

Kejar Target 14 Persen, Berau Pacu Penurunan Stunting dengan RAD Konvergensi

Beraupost • Selasa, 3 Juni 2025 | 13:35 WIB


PERCEPAT PENURUNAN STUNTING: Wabup Berau Gamalis saat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan penurunan stunting.  (IZZA/BERAU POST)
PERCEPAT PENURUNAN STUNTING: Wabup Berau Gamalis saat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan penurunan stunting. (IZZA/BERAU POST)

TANJUNG REDEB – Angka pasti stunting di Kabupaten Berau masih belum jelas. Pasalnya, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Berau naik menjadi 23,4 persen, atau meningkat 2,4 persen dibanding tahun sebelumnya.

Namun, data Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Kementerian Kesehatan justru menunjukkan tren penurunan.

Meski begitu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tetap memperkuat langkah percepatan penurunan stunting dengan menggelar penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), Senin (2/6). 

Wakil Bupati Berau, Gamalis menegaskan pentingnya keseriusan seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan upaya penurunan stunting, mengingat target nasional pada 2025 di angka 14 persen. Namun, data stunting di Berau masih menunjukkan tantangan. 

“Ini artinya kita masih harus kerja keras. Evaluasi kami menunjukkan delapan aksi konvergensi perlu benar-benar diaktifkan dan dijalankan, agar bisa mendekati target nasional,” ujar Gamalis.

Pemkab Berau juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp178,9 miliar. Anggaran tersebut tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Kesehatan, Bapelitbang, DPPKBP3A, serta OPD lainnya.

“Meskipun angkanya terlihat besar, namun jika dibagi ke berbagai OPD, anggaran itu sebenarnya cukup terbatas. Karena itu, kerja sama lintas sektor menjadi sangat penting,” sebutnya.

Salah satu tantangan utama yang disoroti Gamalis adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk datang ke posyandu. Padahal, posyandu menjadi salah satu garda terdepan dalam pemantauan dan pencegahan stunting.

Untuk mengatasi hal itu, pemkab telah menaikkan insentif bagi petugas posyandu dan melibatkan pihak ketiga dalam program “Bapak Asuh Anak Stunting”.

Beberapa dari mereka bahkan sudah rutin memberikan makanan tambahan bagi anak-anak terdampak maupun berisiko stunting.

“Tentunya edukasi pranikah itu penting agar calon ibu dan ayah paham soal pengasuhan anak. Pernikahan dini juga turut mempengaruhi angka stunting,” ujarnya.

Tercatat ada 18 kampung/kelurahan yang menjadi lokus stunting, terutama di empat kecamatan terdekat dengan tingkat prevalensi tertinggi.

Menurutnya, stunting tidak selalu berkaitan langsung dengan kemiskinan, namun erat kaitannya dengan pola hidup sehat, akses terhadap makanan bergizi, serta edukasi keluarga.

Dirinya mendorong peran aktif jajaran TPPS Berau bersama perangkat kelurahan/kampung untuk bersama mengkaji dokumen RAD.

Sekaligus mengoptimalkan intervensi pencegahan stunting baik kepada remaja putri, calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, balita dan penerima manfaat lainnya. 

"Kami semua harus fokus pada pelaksanaan 8 aksi konvergensi khususnya pada aspek pembinaan sistem manajemen dan data stunting, pengukuran dan publikasi stunting, hingga review kerja tahunan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Bapelitbang Berau, Endah Ernany Triariani memaparkan jika penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Penurunan Stunting telah melalui beberapa tahap.

Sejak awal tahun 2024, koordinasi dilakukan dengan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) Universitas Gadjah Mada melalui beberapa pertemuan dan pelaporan, baik secara langsung maupun daring.

“Tujuan dari proses ini adalah untuk menyusun strategi dan program intervensi yang jelas dan terukur, termasuk indikator keberhasilan program dari 2026 hingga 2030,” jelas Endah.

Diskusi yang dilakukan juga membahas koordinasi lintas sektor, dengan melibatkan Pemkab Berau, TPPS, para camat, kepala puskesmas, Forum Berau Sehat, serta organisasi masyarakat lainnya. Bahkan pihak swasta juga dilibatkan sebagai bagian dari solusi bersama.

“Kami ingin semua pihak memiliki peran yang jelas. Tidak hanya pemerintah, tapi juga swasta, masyarakat, hingga organisasi non-pemerintah. Ini demi efektivitas program jangka panjang,” sebut Endah.

Ia berharap diskusi dan pemetaan program ini dapat menjadi pijakan kuat untuk menurunkan prevalensi stunting secara signifikan di Berau.

“Kami ingin ada langkah yang tidak hanya berhenti di dokumen, tapi benar-benar diimplementasikan di lapangan dan berdampak bagi masa depan anak-anak di Berau,” pungkasnya.(aja/arp)

Editor : Nurismi
#angka stunting #pemkab berau