Aset Pemerintah Daerah yang Tercecer

Beraupost • Dipublikasikan Rabu, 12 Februari 2025 | 14:05 WIB
Abidinsyah, Penulis
Abidinsyah, Penulis

DI seberang jalan kantor DPRD kabupaten Berau, sekitar 200 meter sebelah kanan jalan , berdiri megah Kantor UPTD Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim Wilayah VI yang dibangun pada tahun 2024.

Sepengetahuan penulis, sebelum pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, lahan lokasi tersebut adalah milik Dinas Perikanan Kabupaten Berau, sebagai dinas vertikal di Kabupaten Berau.

Sewaktu pelaksanaan otonomi daerah semua aset dinas vertikal seperti Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas Penerangan, Dinas Koperasi, Dinas Transmigrasi, Dinas perindustrian, Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian, seperti mobil, kantor dan lahan harus diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Berau.

Sedangkan pegawai negerinya boleh memilih menjadi pegawai negeri di Pemerintah Daerah Berau atau kembali ke Pemerintahan Provinsi dan pada umumnya mereka memilih bergabung menjadi pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Daerah Berau.

Bersamaan itu pula Kantor wilayah provinsi yang membawahi dinas provinsi di kabupaten juga dihapuskan.

Mungkin perlu ditelusuri latar belakang peraturan perundang undang tentang otonomi daerah dan mengapa aset yang seharusnya milik Pemkab Berau menjadi milik Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim dengan berdirinya Kantor UPTD Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim Wilayah VI.

Otonomi daerah diberlakukan dengan terbitnya Undang Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan pertimbangan bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang Undang Dasar 1945, memberikan keleluasan kepada daerah untuk mengembangkan otonomi daerah.

Dalam undang undang tersebut, disebutkan bahwa dalam pelaksanaan azas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Daerah tersebut masing-masing berdiri sendiri tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain, dalam arti bahwa daerah provinsi tidak membawahkan daerah kabupaten dan daerah kota, tetapi dalam peraktek penyelenggaraan pemerintahan terdapat hubungan koordinasi ,kerjasasama dan/atau kemitraan dengan daerah kabupaten dan kota dalam kedudukan masing-masing sebagai daerah otonom.

Undang Undang no 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pelaksanan otonomi daerah dilakukan secara efektif selambat lambatnya dua tahun sejak ditetapkannya undang undang.

Pada tahun 2001 pelaksananan otonomi daerah berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang memperjelas hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang undangan.

Kewenangan daerah yang diserahkan dalam kerangka otonomi daerah mencakup kewenangan dalam seluruh pemerintahan, kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan bidang lain.

Yaitu perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendaya gunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi dan strategis, konservasi dan standardisasi nasional.

Penulis masih ingat sebelum berdiri Kantor Dinas pendidikan Provinsi Kaltim wilayah VI tahun 2024 , di lahan tersebut terdapat plang yang bertuliskan “Milik Pemprov Kaltim luas 6000 m2 “.

Konon harga lahan tersebut berkisar puluhan miliar rupiah. Timbul pertanyaan bagaimana aset Dinas Perikanan Berau, yang dalam pelaksanaan otonomi daerah seharusnya diserahkan kepada Pemkab Berau malah menjadi milik Pemprov Kaltim.

Ini berarti sewaktu penyerahan aset kepada Pemkab Berau diduga ada oknum Dinas Perikanan Berau yang sengaja tidak menyerahkan aset lahan tersebut kepada Pemkab Berau, entah atas perintah oknum Dinas Perikanan Provinsi Kaltim, atau memang kerjasama keduanya.

Yang muncul kepermukaan kemudian lahan tersebut menjadi milik Dinas Pendidikan Provinsi kaltim dan berdirilah Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Kaltim Wilayah VI.

Kesimpulannya, bahwa sewaktu pelaksannan otonomi daerah tahun 2001 di Kabupaten Berau diduga ada oknum Dinas Perikanan waktu itu yang sengaja tidak menyerahkan lahan tersebut kepada Pemkab Berau.

Ini tindakan kesengajaan menggelapkan aset daerah. Untuk pribadi atau orang lain dan lebih keren disebut “Korupsi”.

Mungkin pegawai Dinas Perikanan Berau, waktu itu tahun 2001 bisa memberi tanggapan atas tulisan ini. mungkin ada tanggapan lain yang membenarkan lahan tersebut bisa diserobot menjadi milik Dinas pendidikan Kaltim.

Berau post edisi 2 Februari 2015 pernah menampilkan artikel kasus ini dengan judul “Aset Provinsi atau Pemkab “, namun tidak ada tanggapan.

Penulis mengharapkan ada tanggapan dari Pemkab Berau dan DPRD Berau agar masalah menjadi terbuka siapa yang bermain. Yang jelas asset Pemkab Berau telah tercecer.
*) Warga Tanjung Redeb

Editor : Nurismi
Berau Post opini pembaca