TANJUNG REDEB - Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan dismissal atau pembacaan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) Berau, hari ini (5/2). Pembacaan putusan ini menjadi momen penentu sengketa pilkada Berau, apakah akan diproses ke tahap ketiga atau tidak.
Pembacaan putusan dismissal ini lebih cepat dibanding jadwal yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024, putusan dismissal semula direncanakan pada tanggal 11–13 Februa
ri 2025. Namun dipercepat pada 4-5 Februari, untuk keseluruhan sengketa pilkada gubernur, bupati dan wali kota, atau sengketa Pilkada 2024.
Ketua KPU Berau, Budi Harianto, melalui Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Berau, Ardimal, mengatakan bahwa MK akan membacakan putusan dismissal hari ini, untuk seluruh permohonan PHPKada di Kalimantan Timur (Kaltim).
Ardimal juga menjelaskan bahwa jika memang nanti MK akan tetap melanjutkan di sidang ketiga, yakni sidang pembuktian, maka nanti akan ada saksi-saksi yang dihadirkan. “Jadi kami tinggal menunggu lanjutannya lagi seperti apa. Lanjut atau tidak. Karena besok (hari ini, red) semua akan ditentukan,” tuturnya.
Pihaknya juga sudah mempersiapkan saksi-saksi, mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
“Untuk saksi itu pastinya akan dibatasi yakni hanya empat saksi saja,” tuturnya.
“Nanti saja kita lihat sama-sama apa yang akan dibacakan oleh ketua majelis. Lanjut atau tidaknya persidangan,” tutupnya.
Wakil Ketua MK Saldi Isra beberapa waktu mengatakan, seluruh pihak, baik perkara yang lanjut maupun gugur, akan dipanggil pada pembacaan putusan dismissal. Ia pun berharap kepala daerah terpilih yang perkara sengketanya dinyatakan gugur pada putusan dismissal dapat segera dilantik. “Mudah-mudahan ini bagi yang sudah di-dismissal bisa digabung oleh pemerintah, satu gelombang dengan yang tidak dibawa ke MK,” ucapnya.
Putusan dismissal tersebut menjadi penentu kelanjutan suatu perkara ke tahap pembuktian. Apabila perkara dinyatakan lanjut, para pihak dapat mengajukan saksi dan/atau ahli yang jumlahnya paling banyak enam orang untuk sengketa gubernur dan empat orang untuk sengketa bupati/wali kota. Daftar saksi maupun ahli, beserta identitas dan keterangan yang akan dibacakan harus diajukan ke MK satu hari sebelum sidang pembuktian diselenggarakan. “Khusus untuk ahli, perlu menyertakan surat izin dari lembaga atau institusi ahli tersebut berasal,” kata dia.
Total perkara sengketa PHPKada di Indonesia tahun 2024 adalah 310 perkara. Jumlah itu terdiri atas 23 perkara gubernur, 238 perkara bupati, dan 49 perkara wali kota. (aky/udi)
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi