Tarif Oh Tarif (3-habis)

Beraupost • Dipublikasikan Rabu, 8 Januari 2025 | 13:00 WIB
Daeng Sikra
Daeng Sikra

AKHIRNYA dibatalkan. Ada yang bilang ditangguhkan. Ada yang menyebut ditunda. Itu terdengar dari suara nyaring dari halaman kantor DPRD, Selasa (7/1).
Kami di Warung Pojok, menyaksikan siaran langsung lewat TikTok. Kemarin itu, ada demo sebagai respons atas diberlakukannya tarif baru PDAM. Yang geruduk kantor DPRD yang bersebelahan dengan Mapolres, dari berbagai organisasi yang mewakili jeritan para pelanggan air bersih.

Demonya di kilometer lima, komentatornya ada di Warung Pojok, begitu kata Amat yang asyik dengan telepon pintarnya. Terlihat emak-emak berbaju putih, sambil membawa tulisan berbagai tema. Ada yang mengait-ngaitkan dengan uang jujuran alias uang panai.

Yang bersuara lantang di halaman kantor dewan itu, menyampaikan apa yang dirasakan para pelanggan air bersih yang tagihannya melonjak drastis. Betapa tidak, ada pelanggan yang bertahun-tahun tagihannya tidak lebih dari Rp 300 ribu, tiba-tiba naik hingga jutaan rupiah. Mereka itulah yang diwakili.

Ada yang mendesak untuk masuk ke gedung dewan. Mereka tahu, di salah satu ruang dewan ada pertemuan antara Komisi II yang dipimpin Rudi P Mangunsong bersama jajaran Badan Pengawas serta Direktur Tirta Segah. Dengar pendapat itu pun sama serunya dengan massa yang ada di halaman kantor dewan.

Tidak lama berselang, usai pertemuan, pimpinan DPRD bersama Komisi II tak ketinggalan Syaiful Rahman, Direktur Tirta Segah, langsung menemui massa yang setia menunggu di bawah terik matahari.

Bahwa keputusan menaikkan tarif PDAM dari hasil pertemuan dinyatakan dibatalkan, begitu suara Agus Uriansyah, anggota Komisi II DPRD. Agus Uriansyah dari atas mobil truk menyampakikan hasil pertemuan yang diputuskan dalam rapat tersebut. Jadi tuntutan masyarakat melalui aksi massa itu sudah dipenuhi, kata Agus.

Macam apa, aku sudah terlanjur membayar mahal? Kata pengunjung Warung Pojok. Anggap saja deposit. Nanti akan dihitung pada periode pembayaran berikutnya. Bukti pembayaran itu disimpan baik-baik, kata pengunjung warung lainnya.
Dia pun memberikan saran pada petugas PDAM, agar menjalankan profesinya dengan baik, khususnya dalam melakukan pencatatan. Kan setiap debit air itu ada nilainya, kata dia. Bisa saja ungkapnya, hanya pada kesalahan pencatatan penggunaan air jadi sebab tingginya angka tagihan.

Beda dengan PLN yang meterannya melengket di badan rumah. Meter air posisi di luar pagar. Tidak menyulitkan bagi petugas untuk melakukan tugasnya. Tidak ada alasan pintu pagar terkunci.

Ada hal menarik yang ramai dibicarakan baik di Warung Pojok, pun disaat demo berlangsung. Bahwa ada dokumen yang beredar, di mana pengakuan bupati selaku KPM sama sekali tidak mengerti dengan dokumen yang memuat tabel nilai tagihan disetiap penggunaan air bersih.

Saya tidak pernah menandatangi dokumen itu, begitu kata bupati Sri Juniarsih di hadapan ASN yang mengikuti apel di hari Senin lalu. Lalu siapa yang membuat dokumen yang ramai beredar? Ada yang membandingkan dua tanda tangan bupati. Ada yang menyebut salah satu diduga tidak asli. Bengkok-bengkoknya beda, kata mereka. Maksudnya, bengkok-bengkok itu lekuk pada tandatangan bupati.

Setelah persoalan tarif dinyatakan tidak berlaku. Konsumen air bersih tetap dibebani dengan tarif lama, urusan dengan konsumen atau pelanggan dianggap selesai. Konsumen berterima kasih dengan aksi massa yang menyerbu kantor DPRD.

Satu hal lagi yang jadi serius. Bagian Hukum Pemkab akan menelusuri dokumen yang tidak sesuai dengan format dokumen yang biasa diterbitkan bagian hukum. Secara tegas, Sofyan, Kabag Hukum Pemkab akan melaporkan secara resmi pada Polres.

Serial pelaporan siapa pelaku pembuat tanda tangan dan bertanggal disaat bupati menjalani cuti kampanye, akan lebih seru. Tidak main-main. Bisa dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Bisa terkena hukuman paling lama tujuh tahun. Kita tunggu saja perkembangannya. (sam)
@cds_daengsikra

Editor : Nurismi