TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, Mardiatul Idalisah, ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI di Jakarta beberapa waktu lalu.
Dirinya mengapresiasi gebrakan menteri yang melibatkan para kepala Disdik baik di tingkat provinsi, hingga kabupaten. Hal ini menurutnya jadi gebrakan baru, dalam menyamakan kebutuhan kebijakan pendidikan yang representatif hingga pelaksana di daerah.
Rakor tersebut membahas tiga tema penting. Yaitu pembahasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sistem zonasi, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga pendidik guru.
Sehingga, masukan yang ditampung Kemendikdasmen dalam rakor bersama jajaran dari setiap daerah itu akan menjadi catatan dalam menentukan arah kebijakan. Dengan demikian harapannya, kebijakan pendidikan ke depan bisa tepat dan representatif di berbagai daerah, termasuk di Berau.
“Mereka minta (masukan, red) dari daerah yang akan menjadi rujukan (penentuan, red) kebijakan. Adapun laporan yang kami sampaikan yaki tentang kebutuhan guru yang jumlahnya masing kurang,” ujarnya.
Adapun terkait sistem zonasi diakunya kini sudah cukup baik. Akan tetapi perlu penyempurnaan, agar bisa lebih cocok diterapkan di Berau.
Dengan rakor itu dia berharap kebijakan pendidikan bisa lebih terarah. Terlebih, usulan dan masukan saat rakor sebelumnya benar-benar dapat dipergunakan sebagai rujukan sebelum menerbitkan keputusan yang akan berdampak besar dalam dunia pendidikan.
“Bagus saja pak menteri ini, kami apresiasi, bahwa kami sebagai OPD di daerah ikut dilibatkan dalam memberikan masukan untuk menentukan arah kebijakan,” pungkasnya.
Dilansir dari jawapos.com, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyelenggarakan rapat koordinasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, guna meningkatkan kualitas dan perluasan akses pendidikan nasional, Senin (11/11) lalu.
Dalam keterangan tertulis dijelaskan, rakor tersebut merupakan upaya untuk mendapatkan masukan-masukan yang bermakna dari pengalaman para Kepala Dinas Pendidikan yang berkecimpung langsung dalam melaksanakan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan rekrutmen Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Ini juga upaya kami, Kemendikdasmen dalam satu bulan dalam mendengar dan menerima masukan dari berbagai pihak, sehingga kami mendapatkan informasi yang komprehensif. Informasi yang memungkinkan kita mengambil kebijakan dengan saksama dan bermanfaat untuk semua,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.
Ditambahkan, kebijakan PPDB merupakan pintu masuk peserta didik sebelum mengenyam pendidikan pada satuan pendidikan.
Adapun saat ini, Mu'ti menilai PPDB masih memerlukan penyempurnaan untuk memastikan akses yang setara dan berkeadilan, menjaga kualitas pembelajaran, meningkatkan kualitas satuan pendidikan negeri dan swasta, serta memiliki tata kelola yang berintegritas.
Terdapat dua aspek penting untuk mewujudkannya, yaitu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang menjadi landasan konstitusional dalam melaksanakan tugas dan amanahnya sebagai Menteri Kemendikdasmen, serta aspek-aspek strategis yang berkaitan dengan kebijakan yang dilaksanakan di masyarakat.
Sebagai informasi, rakor hari itu dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Komisi X DPR RI beserta anggota Komisi X DPR RI, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pejabat Eselon I Kemendikdasmen, dan Kepala Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. (sen/sam)