Menunggu Revisi UU Ciptaker

Muhammad Sholehudin Al Ayubi • Dipublikasikan Selasa, 12 November 2024 | 14:54 WIB
Kepala Disnakertrans Berau, Zulkifli Azhari.
Kepala Disnakertrans Berau, Zulkifli Azhari.

TANJUNG REDEB – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau masih menunggu hasil akhir putusan atas revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker), yang sebelumnya telah diminta oleh Mahkamah Konstitusi agar pemerintah melakukan revisi dan memisah UU Ketenagakerjaan menjadi tersendiri.

Perubahan tersebut setidaknya akan mencatut 22 norma yang diminta untuk diubah. Dengan demikian, penerapannya di daerah nanti tentu memerlukan penyelarasan dan harmonisasi dalam implementasinya.

Kepala Disnakertrans Berau, Zulkifli Azhari menyebut, di antara banyak poin yang diajukan untuk direvisi, misalnya pembentukan kembali Dewan Pengupahan yang nantinya akan berperan aktif ketika penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sudah terlaksana di Berau, meski pada usulan baru diminta menghidupkan kembali.

“Memang setiap penetapan UMK kami selalu membuat Dewan Pengupahan, itu terdiri dari pemerintah, kami (Disnakertrans, red), akademisi, asosiasi perusahaan dan serikat buruh,” ujarnya, Senin (11/11).

Begitu pun dengan Pembatasan Tenaga Kerja Asing (TKA) diaku Zulkifli, selama ini pengawasannya berada pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur. Namun, Disnakertrans di Kabupaten Berau tetap mendapat wajib lapor dari perusahaan-perusahaan di Berau.

“Untuk saat ini TKA tidak ada pembatasan khusus, TKA itu kan tetap diakomodir sesuai peraturan lama yang juga masih berlaku, (untuk pembaruan, red) yang sifatnya teknis sampai sekarang masih menunggu,” terangnya.

Begitupun dengan pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK), pada rencana revisi UU Ciptaker, parameter yang digunakan dalam penetapan UMK akan lebih kompleks. Sebab, sejauh ini penetapan UMK menggunakan data inflasi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data inflasi provinsi.

“Kita mengacu pada inflasi yang ditetapkan pemerintah, dalam hal ini yang ditetapkan oleh BPS, inflasi provinsi. Di situ parameter yang kita pakai,” urainya.

Dirinya juga menunggu bagaimana peraturan terbaru yang akan diterapkan. Bagaimanapun, UU Ciptaker yang direvisi akan menjadi acuan, bagaimana implementasi nanti kepada pekerja yang ada di Berau.

“Kami sampai sekarang masih menunggu (aturan baru, red), bagaimana revisi UU-nya nanti dan implementasinya bagaimana,” ujarnya.

Dilansir dari Jawapos, perubahan besar-besaran bakal terjadi pada dunia ketenagakerjaan. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengubah 22 norma dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Perubahan itu tertuang dalam putusan nomor 168/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut berangkat dari gugatan yang diajukan Partai Buruh bersama sejumlah serikat pekerja. Mereka mempersoalkan aturan yang merugikan pada sejumlah isu. Yakni, isu tenaga kerja asing, outsourcing, karyawan kontrak atau PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu), upah murah, kemudahan PHK, perhitungan pesangon, hingga aturan jam kerja.

Dalam putusannya, MK mengabulkan mayoritas gugatan. Tak hanya itu, MK juga memerintahkan pemerintah dan DPR mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari UU Ciptaker.

Hakim MK Enny Nurbaningsih menjelaskan, berdasar pencermatan MK, ada banyak norma pada level peraturan pemerintah (PP) yang dibuat tanpa mendapat delegasi dari UU Cipta Kerja. Selain itu, terdapat banyak materi yang seharusnya ada di UU, tapi hanya diatur PP.

MK juga melihat adanya potensi perimpitan norma yang diatur dalam UU Ciptaker dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. UU Ketenagakerjaan sendiri juga mengalami banyak perubahan melalui judicial review. Jika diteruskan, MK khawatir tata kelola dan hukum ketenagakerjaan terjebak pada ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.

"Menurut Mahkamah, pembentuk UU segera membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan dari yang diatur dalam UU 6/2023," ujarnya. Dengan undang-undang baru tersebut, masalah ketidaksinkronan materi UU Ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang, dan segera diselesaikan.

MK memberi waktu dua tahun bagi DPR dan pemerintah untuk membuat UU Ketenagakerjaan yang baru. "Sekaligus menampung substansi sejumlah putusan Mahkamah yang berkenaan dengan ketenagakerjaan," tuturnya.

Sementara 22 norma yang diubah dianggap MK bertentangan dengan UUD 1945. Norma tentang tenaga kerja asing (TKA) misalnya, dianggap tidak berkepastian hukum. Dalam Pasal 42 ayat (4) dan Pasal 81 angka 4 disebutkan, perusahaan dapat menggunakan TKA untuk jabatan tertentu, waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai.

Namun, norma itu tidak memberikan penjelasan mengenai tiga kriteria tersebut dan menyerahkan pengaturan pada PP. MK menilai, jika kriteria tidak diatur di UU, berpotensi diselewengkan di level bawah.

"Peraturan yang lebih rendah berpotensi melanggar pembatasan terhadap TKA tersebut, sehingga memungkinkan suatu perusahaan menyerap TKA yang tidak memiliki keterampilan khusus," ujarnya. (sen/sam)

 
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi
Ciptaker uu