Perusahaan Diingatkan Jaga ANKT

Muhammad Sholehudin Al Ayubi • Dipublikasikan Kamis, 12 September 2024 | 22:14 WIB
Kepala Disbun Berau, Elita Handini
Kepala Disbun Berau, Elita Handini

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Perkebunan terus meningkatkan pengawasan terhadap Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Berau.

Dari total 83.000 hektare ANKT, Dinas Perkebunan baru bisa melakukan pemantauan terhadap luasan ANKT yang masuk dalam konsesi atau izin penggunaan lahan oleh perusahaan.

Kepala Disbun Berau, Lita Handini menyebut, ANKT sendiri terdapat di dalam izin perkebunan, sehingga klasifikasinya, ANKT terdapat di area tanggung jawab perusahaan dan tidak.

“Kalau yang di dalam perusahaan itu kita pantau terus, karena itu kewajiban perusahaan untuk melindungi dan menjaga agar tidak beralih fungsi,” ujarnya.

Pihaknya pun terus melakupengawasan secara berkala, termasuk halnya dengan bekerja sama dengan perusahaan.

“Kalau kita temukan dia tidak menjaga, maka ada tindakan yang akan kita berikan,” tegasnya.

Tindakan itu kata Lita, bisa berupa teguran tertulis hingga meminta pihak perusahaan untuk melakukan pemulihan. Begitu pun jika didapati bahwa perusahaan kebablasan membuka area pertanian sehingga menyentuh ANKT, maka tindakan lainya adalah melakukan tukar guling lahan.

“Yang pertama mungkin tidak boleh dipanen, yang kedua bisa kita minta dia mencarikan area lain sebagai pengganti,” tuturnya.

ANKT bebernya, merupakan perjanjian dari awal, bahwa setiap perusahaan wajib melindungi lahan-lahan yang tutupannya masih bagus, tidak boleh diganggu untuk perkebunan sawit, hal itulah yang terus menjadi perhatian Disbun.

“Yang sulitnya itu adalah ANKT yang berada di luar izin perusahaan, karena tidak ada yang menjaga dan mengawasi dan kadang-kadang juga dirambah oleh masyarakat,” jelasnya.

Untuk permasahalan ini, Lita sudah melakukan komunikasi dengan kepala-kepala kampung. Upayanya adalah dengan memberikan data per ANKT yang ada. Sehingga harapannya kampung bisa bersama masyarakat menjadi tutupan lahan yang baik.

“Nanti kepala kampung bisa menetapkan area-area ANKT itu sebagai kawasan yang dilindungi di kampung itu mungkin nanti pakai perkam, sehingga kampung juga menjadikan area itu sebagai area konservasi,” jelasnya.

Untuk area di luar perusahaan, Disbun kerap kali memberikan pendampingan dan imbauan kepada masyarakat dan pemerintah kampung. Sehingganya ANKT yang ada bisa terjaga bersama-sama secara gotong-royong.

“Kita lebih banyak ke arah mengimbau dan mengajak dia untuk menjaga kawasan itu, sehingga tidak dirambah oleh masyarakat,” ujarnya.

Disbun Berau pun mulai melakukan sosialisai kepada kampung, untuk mengajak pemerintah kampung menjadikan kawasan ANKT sebagai kawasan yang dilindungi, jika perlu ditetapkan dan dikuatkan dengan perkam.

“Cuma butuh waktu, tenaga, dan kesabaran untuk itu. Apalagi sekarang lahan untuk berkebun semakin sempit, karena HPL sekarang sudah mulai berkurang,” ujarnya.

Terpisah, Anggota DPRD Berau, Saga, mengimbau perusahaan untuk proaktif dan peduli dengan pengelolaan dan menjaga ANKT di masing-masing wilayah kerjanya.

“Ya kita melihat penting untuk menjaga, sehingga hutan itu masih punya nyawanya,” ujar Saga.

Dirinya juga mendukung terkait kerja sama yang akan dilakukan Dinas Perkebunan dengan melibatkan pemerintah kampung untuk turut serta aktif menjaga, sehingga luasan ANKT yang dimiliki di Berau bisa punya lahan tutupan yang cukup dan terjaga.

“Yang terpenting edukasi dan pembinaannya ke kampung itu harus konsisten,” pungkasnya. (sen/sam)

 
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi
berau perusahaan ANKT hutan lindung lahan