Upayakan Peningkatan Status BNK

Muhammad Sholehudin Al Ayubi • Dipublikasikan Kamis, 20 Juni 2024 | 18:42 WIB
Kepala Kesbangpol Berau, Muhammad Salim
Kepala Kesbangpol Berau, Muhammad Salim

TANJUNG REDEB - Sampai saat ini keberadaan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Berau dinilai masih belum optimal. Pasalnya, karena hanya berstatus BNK, kinerja lembaga tersebut hanya sebatas melakukan sosialisasi hingga mengeluarkan surat bebas narkoba yang sering diminta oleh para pencari kerja.

Adanya hal tersebut menjadi perhatian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Berau, Muhammad Salim. Menurutnya, agar kinerja BNK lebih dari sosialisasi dan mengeluarkan surat bebas narkoba, pihaknya perlu meningkatkan status BNK tersebut.

"Kami masih berupaya agar ada peningkatan status BNK,” ujarnya kepada awak media ini.

Ia menyampaikn ada kendala yang dihadapi, salah satunya terhambat dari urusan administrasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berujung menggantungnya harapan dalam pemberantasan narkoba yang ditindak oleh badan naungan daerah tersebut.

“Tentu daerah sangat perlu itu, tapi statusnya belum bisa meningkat,” kata Salim.

Karenanya, lembaga yang dipimpin Wakil Bupati Berau, Gamalis itu berada di tengah kegamangan pekerjaan profesional sebagai lembaga resmi di daerah. Bila statusnya menjadi BNNK, maka akan lebih leluasa dalam melakukan penindakan pemberantasan narkoba di Bumi Batiwakkal- sebutan Kabupaten Berau. Tidak hanya sekadar gugurkan kewajiban dalam melakukan sosialisasi di setiap sekolah maupun instansi. “Statusnya masih aktif. Tapi ya hanya sosialisasi saja,” ucapnya.

Dengan tidak diterbitkannya surat pembentukan BNNK, justru merepotkan petugas dari BNN pusat dan provinsi. Sebab harus terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelusuran peredaran gelap narkoba.

Bahkan beberapa waktu lalu terdapat laporan dari BNN Pusat, bergerilya di Berau langsung tanpa melibatkan BNK Berau. “Tidak adanya BNNK ini ‘kan, justru mempersulit pemberantasan narkoba di daerah. BNK tidak bisa bertindak apa-apa,” ujarnya.

Status itu pula, menjadi akar penyebab tidak adanya tenaga profesional di dalam internal BNK Berau. Salim menyebut, rerata pegawai yang bekerja di BNK hanya berstatus sebagai pegawai tidak tetap alias PTT.

BNK Berau, belum dapat melakukan penindakan rehabilitasi kepada para korban penyalahgunaan narkotika di Berau. Sejauh ini BNK hanya memberikan surat rekomendasi untuk dilakukan rehabilitasi narkoba ke Panti Rehab di Samarinda. Atas kondisi itu, disebut secara kelembagaan BNK sampai saat ini masih aktif dalam menjalankan roda organisasi.

“Karena memang BNK tidak ada tempat atau wewenang untuk melakukan rehabilitasi, tetapi hanya bisa memberikan surat rekomendasi saja,” tuturnya.

Bukan tanpa upaya, pihaknya menyatakan, telah beberapa kali melakukan kunjungan ke BNN di Jakarta, namun selalu mendapatkan jawaban yang tidak pasti.

“Kita di daerah ini hanya bisa sebatas menunggu,” keluhnya.

Atas kondisi itu, Salim khawatir dengan semakin maraknya peredaran narkoba di Berau, akan terus berjalan tanpa penindakan berarti. Meskipun sejauh ini Polres Berau telah menjalankan tugasnya dengan baik.

“Hal itu dibuktikan dengan pengungkapan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian yang mengungkap kasus peredaran narkoba hingga 6 kilogram (kg) lebih,” tutupnya. (aky/arp) 

 
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi
berau BNK bnnk