TANJUNG REDEB - Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga, mendorong Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) juga Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau secara serius memperhatikan dan mendata dengan seksama usulan masyarakat yang meminta pembangunan jembatan dan jalan pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun ini.
“Kita minta untuk bisa menginventarisasi terkait kepentingan masyarakat yang sangat dibutuhkan jembatan ataupun jalan juga,” katanya, Senin (11/3).
Apalagi usulan di beberapa kecamatan misalnya Segah dan Kelay membutuhkan peningkatan jalan dan jembatan. Sehingga hal ini diharapkan bisa menjadi prioritas pemerintah dalam pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat.
“Apalagi ini kan disampaikan saat musrenbang, sehingga bisa menjadi pertimpbangan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” tuturnya.
Saga mengingatkan, agar pelaksanaan pembangunan di tahun depan bisa benar-benar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti peningkatan konektivitas antarwilayah. Hal ini menurutnya sangat penting, bagaimana akses jalan menjadi tulang punggung kegiatan masyarakat, termasuk peningkatan ekonomi.
“Kita dorong pemerintah untuk bisa mendata mana yang hanya keinginan dan mana yang menjadi kebutuhan,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini tidak dapat dimungkiri terdapat pembangunan yang orientasinya tidak kepada kepentingan, melainkan keinginan saja. Namun, ke depan diharapkan pembangunan juga bisa menyentuh ruang-ruang kebutuhan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Semoga ke depan bisa dianggarkan, selain jembatan juga jalan penghubung antarkampung, untuk peningkatan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Benny Sepriady Panjaitan, menerangkan, tahun ini program kerja yang dijalankan di bidangnya untuk pembangunan jembatan hanya lanjutan pembangunan jembatan Muara Lesan.
“Itupun kita baru melanjutkan pembangunan abutmennya saja. Tidak sampai pada fisik jembatan,” ucapnya, Kamis (7/3).
Untuk wilayah Segah, dijelaskan untuk tahun anggaran 2024, belum ada pekerjaan pembangunan jembatan. Dirinya pun menghimpun seluruh usulan dan keinginan masyarakat di Segah untuk dibangun jembatan.
“Kita catat, melalui tim sudah mencatat usulan-usulan itu,” ujarnya.
Sehingga dikatakan Benny, untuk pembangunan jembatan di wilayah Segah, khususnya kepada kampung-kampung yang mengusulkan masih akan dilakukan tahapan-tahapan sesuai aturan yang ada. Di antaranya adalah melakukan pemeriksaan clear dan clerance dari lahan yang dimaksud.
“Segah dan Kelay ini kan punya ciri banyak KBK-nya, sehingga kita perlu cek itu,” ujarnya.
Jika masalah lahan selesai, maka nantinya bisa diusulkan pembangunan jembatan sesuai kebutuhan masyarakat. Dirinya berhadap masyarakat bisa memaklumi dan bersabar menunggu semua proses bisa dilaksanakan.
“Pada prinsipnya kami siap, tentu harus memenuhi unsur-unsur dasarnya seperti status kawasan,” pungkasnya. (*/sen/sam)
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi