TANJUNG REDEB - Meski dilarang, perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) masih saja dijajakan di warung-warung. Selain dalam botol, ada juga yang menjual dalam bentuk pertamini.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Usaha Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Hotlan Silalahi mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran (SE) Nomor: 500/186-EK.II terkait penertiban BBM dan LPG 3 tabung 3 kg bersubdisi di Kabupaten Berau. Pihaknya melarang penjualan BBM bersubsidi tersebut, apalagi dalam bentuk pertamini karena dianggap rawan terjadinya kebakaran.
“Persyaratan untuk menjual BBM ada ketentuannya. Yang bersubsidi ini tidak boleh diperjualbelikan lagi. Sanksi akan hal itu juga sudah jelas dalam Undang-Undang (UU) Migas pasal 55,” tegasnya diwawancara, kemarin (20/1).
Diakuinya, upaya penertiban itu memang bukanlah hal baru, sebelumnya sempat coba dilakukan namun tidak terlaksana karena tidak memiliki anggaran yang cukup. “Kami bukan tutup mata. Karena tidak ada anggaran, jadi kami kerja sesuai anggaran saja,” katanya.
SE yang dikeluarkan Diskoperindag Berau pun bebernya tidak mencabut kebijakan lama yang telah dibuat oleh Bagian Ekonomi Setkab Berau, justru mempertegas edaran yang ada. Sebelumnya edaran belum disampaikan ke semua pihak dan berlaku untuk semua orang.
“Penegakan aturan yang dibuat edaran melalui mantan Bupati Berau, almarhum Muharram berlaku sampai sekarang,” ucapnya.
Adapun SE lama merupakan tindaklanjut hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Berau pada tanggal 11 Juni 2019 lalu yang dihadiri para pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan Agen Penyalur Minyak Solar (APMS), agen dan pangkalan LPG 3 kg, perwakilan dari PT Pertamina Balikpapan dan Tarakan, serta instansi terkait di lingkungan Pemkab Berau.
“Tentunya memperhatikan beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur tentang BBM dan LPG 3 kg,” jelasnya.
Adapun isi SE tersebut tidak diperbolehkan lagi pengisian BBM oleh para pengetap yang mengisi secara berulang-ulang di SPBU atau APMS, baik kendaran roda dua maupun kendaraan roda empat.
Tidak diperbolehkan menjual BBM eceran tanpa izin resmi. Sebagaimana Pasal 5 Peraturan Daerah (Perda) Berau Nomor 13 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 pasal 53 huruf d.
“Setiap petugas SPBU dan APMS maupun sub penyalur hanya boleh mengisi BBM sesuai standar normal tangki masing-masing kendaraan,” imbuhnya.
Lanjutnya, SPBU atau APMS dilarang melayani kendaraan roda 2 atau roda 4 yang telah melakukan modifikasi tangki minyak kendaraannya. Jika terbukti, akan diberikan sanksi pencabutan izin dan pencabutan rekomendasi izin.
Pihaknya akan mempertegas edaran tersebut dengan memanggil semua stakeholders terkait. Menurutnya, hal ini perlu dibicarakan dalam Forkopimda Berau, karena tidak bisa diputuskan secara sepihak saja.
“Ini akan berdampak ke seluruh elemen atau indikator pembangunan di Berau makanya harus dibahas bersama Forkopimda Berau,” bebernya.
Diberberkannya juga, perlu melakukan pendekatan yang terbaik agar tidak melanggar aturan yang berlaku, apalagi telah disetujui terkait larangan penjualan pertamini maupun gas melon 3 kg.
“Karena sudah ada aturannya. Kita harus berani menjalankan aturan. Karena itu kesepakatan forkopimda juga,” tutupnya.
Salah seorang warga Keluarahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb, Febri mengatakan, setuju jika pengetap dilarang memperjualbelikan BBM. Karena dia menduga aksi itulah yang membuat jatah BBM di Berau kerap habis karena ditimbun. Hanya saja pemerintah daerah harus memberikan jaminan bahwa masyarakat dapat membeli BBM di malam hari.
“Kita sama-sama tahu kalau SPBU biasanya sore sudah tutup. Bagaimana kalau masyarakat butuh BBM saat malam hari? Pemerintah seharusnya bisa mencarikan solusi terkait hal itu,” katanya. (*/aja/sam)
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi