Tanggapi RDP DPRD, Disbudpar Berau Petakan Kebutuhan Pelatihan Keselamatan Pemandu Wisata Selam

Nurismi • Dipublikasikan Minggu, 18 Oktober 2026 | 07:15 WIB
ILUSTRASI: Disbudpar Berau akan memetakan kebutuhan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guide diving guna mendukung wisata bahari. (DISBUDPAR BERAU UNTUK BP)
ILUSTRASI: Disbudpar Berau akan memetakan kebutuhan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guide diving guna mendukung wisata bahari. (DISBUDPAR BERAU UNTUK BP)

BERAU POST – Kebutuhan peningkatan kompetensi guide diving di Kabupaten Berau menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor DPRD Berau, beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Yudha Budisantosa mengatakan, pihaknya akan menyelaraskan kebutuhan pelatihan sumber daya manusia (SDM) pariwisata, khususnya untuk meningkatkan kompetensi pemandu wisata selam atau guide diving.

Adapun berdasarkan catatan dinas sepanjang 2020-2025, pelatihan SDM telah dilaksanakan dalam berbagai bidang. Namun, cakupan pembinaan yang luas membuat pelatihan harus dibagi ke sejumlah sektor sesuai kebutuhan.

Dipaparkannya, Disbudpar tidak hanya menangani pengembangan SDM pariwisata, tetapi juga ekonomi kreatif yang mencakup 12 subsektor.

Pogram pelatihan yang dilaksanakan selama ini beragam, mulai dari bidang pemanduan wisata, hospitality, keamanan pangan hingga kegiatan seni, seperti musikalisasi puisi.

“Dua tahun belakangan ini kami memang belum ada pelatihan terkait masalah keselamatan tadi,” katanya, belum lama ini. 

Padahal, peningkatan kompetensi guide diving menjadi salah satu kebutuhan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan wisata bahari Berau. 

Pemandu selam memiliki peran penting dalam mendampingi wisatawan saat melakukan aktivitas penyelaman.

“Kemampuan dan kompetensi yang sesuai dibutuhkan untuk mendukung pelayanan wisata selam yang profesional,” ucapnya.

Untuk memetakan kebutuhan tersebut, pihaknya berharap Forum Komunikasi Pegiat Pariwisata Maratua dan Derawan dapat memberikan data mengenai kompetensi yang perlu ditingkatkan.

Informasi itu nantinya menjadi bahan sinkronisasi agar program pelatihan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

Selain pemetaan kebutuhan, besarnya biaya pelatihan juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan program. Berdasarkan catatan Disbudpar, biaya pelatihan diving untuk pariwisata dapat mencapai Rp 3,5-9 juta per orang. 

Pihaknya perlu menyelaraskan jenis pelatihan yang dibutuhkan dengan kemampuan anggaran agar program dapat diarahkan pada peningkatan kompetensi yang paling mendesak. “Karena itu yang prioritas yang mana, nanti coba kira urutkan bersama,” terangnya.

Sebelumnya, Dinkes Berau mendorong penguatan kompetensi pemandu wisata selam atau diving guide untuk meningkatkan keselamatan wisatawan.

Kepala Dinkes Berau, Lamlay Sarie mengatakan, peningkatan kapasitas pemandu harus menjadi perhatian apabila wisata selam terus dikembangkan sebagai salah satu andalan pariwisata daerah. 

Menurutnya, kemampuan menangani kondisi darurat perlu dimiliki setiap pemandu, termasuk keterampilan bantuan hidup dasar (BHD).

“Kalau memang wisata diving mau dijadikan aset utama, kapasitas dan kompetensi guide harus didukung. Ini yang menurut saya harus disiapkan, termasuk sertifikasi apa saja yang harus dipenuhi,” ujarnya, belum lama ini.

Ia menilai, kecelakaan saat aktivitas selam harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha. Penanganan awal di lapangan menjadi hal krusial sebelum korban memperoleh pertolongan medis lebih lanjut.

Ia mendorong agar pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pemandu wisata selam menjadi prioritas. Pelaksanaannya dapat melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), terutama dalam aspek keselamatan kerja.

Sementara itu, Dinkes dapat berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan penanganan medis awal dan dukungan layanan kesehatan.

“Paling tidak ketika ada insiden, guide bisa melakukan bantuan hidup dasar. Tapi apakah itu sudah dikuasai guide?” katanya.

Lanjutnya, penguatan kompetensi tidak cukup hanya dengan mengandalkan pembinaan terhadap badan usaha pariwisata.

Tenaga kerja yang terlibat langsung dalam kegiatan wisata juga perlu memiliki kemampuan dan sertifikasi sesuai kebutuhan keselamatan di lapangan.

Diakuinya, selama ini pembinaan terhadap pemandu wisata selam hanya dilakukan oleh satu OPD saja yakni, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau.

Ia mendorong perlu ada koordinasi lintas OPD agar aspek keselamatan, kesehatan, perizinan usaha, dan kompetensi tenaga kerja dapat ditangani secara terpadu.

Dinkes Berau, lanjutnya, akan mengidentifikasi apa peran puskesmas yang bisa mendukung peningkatan kapasitas pemandu selam.

Tentunya untuk mengetahui bentuk dukungan yang bisa diberikan, khususnya dalam penanganan awal ketika terjadi kecelakaan di kawasan wisata.

“Nah, kami berharap supaya kami juga dilibatkan dalam membangun pariwisata ini, supaya kita dapat menginventarisasi alat-alat keselamatan yang dibutuhkan. Lalu K3-nya bisa melibatkan Disnakertrans,” ujarnya. (aja/arp) 

Editor : Nurismi
wisata selam Disbudpar Berau