BERAU POST – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Berau bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus memperkuat sinergi dalam pengelolaan fiskal daerah. Upaya ini untuk mengoptimalkan penerimaan, sekaligus memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Kepala Bapenda Berau, Djupiansyah Ganie menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan kunjungan kerja pimpinan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Redeb, belum lama ini.
Kunjungan tersebut dihadiri Pimpinan KPPN Tanjung Redeb, Muslimin serta Pimpinan KPP Pratama Tanjung Redeb, Edwin Manaortua Sianturi.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal, dalam mendukung pengelolaan fiskal yang lebih selaras.
Bapenda dan BPKAD Berau menyambut baik kunjungan tersebut. Sinergi lintas instansi dinilai penting mengingat pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek penerimaan, tetapi juga membutuhkan dukungan data yang akurat dan terintegrasi.
Djupiansyah menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat diharapkan dapat membuka ruang pertukaran informasi dan data yang dibutuhkan dalam mendukung pengelolaan fiskal.
“Kolaborasi yang harmonis menjadi kunci optimalisasi penerimaan dan tata kelola keuangan daerah,” tuturnya.
Selain membahas penguatan pengelolaan fiskal, pertemuan juga menjadi momentum untuk membangun keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Integrasi data menjadi salah satu aspek penting agar perencanaan dan pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif.
Bagi Pemkab Berau, ketersediaan data yang terintegrasi diperlukan untuk mendukung berbagai kebijakan pembangunan.
Data penerimaan maupun informasi terkait aktivitas ekonomi masyarakat dapat menjadi salah satu dasar dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.
Sinergi dengan KPPN dan KPP Pratama juga diharapkan dapat memperkuat komunikasi dalam pelaksanaan berbagai kebijakan perpajakan dan pengelolaan keuangan negara serta daerah.
Dengan koordinasi yang berjalan baik, masing-masing lembaga dapat menjalankan fungsi sesuai kewenangannya sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan.
“Sinergi yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan memperkuat integrasi data demi kemakmuran masyarakat Bumi Batiwakkal,” pungkasnya. (sen/adv/arp)
Editor : Nurismi