BERAU POST – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau mendorong pemerintah kampung (Pemkam) lebih cermat menyusun dan menetapkan program pembangunan.
Setiap program yang dirancang diharapkan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat, sehingga anggaran kampung dapat memberikan manfaat yang optimal.
Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu mengatakan, pemerintah kampung memiliki peran penting dalam menentukan arah penggunaan anggaran yang dimiliki.
Sebab, penyusunan program tidak seharusnya hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi masyarakat di masing-masing kampung.
“Ya, kami terus mendorong Pemkam kalau membentuk atau membuat program pastikan itu orientasinya adalah apa yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, setiap kampung memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda. Kondisi tersebut membuat kebutuhan masyarakat antara satu kampung dengan kampung lainnya tidak selalu sama.
Pemerintah kampung perlu melakukan pemetaan kebutuhan sebelum menentukan program yang akan dijalankan.
Ia berharap alokasi anggaran yang dimiliki kampung dapat digunakan secara tepat dan memberikan dampak nyata.
Program yang dilaksanakan juga diharapkan tidak sekadar memenuhi target kegiatan, tetapi mampu menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat.
“Sehingga alokasi yang dimiliki di kampung bisa benar-benar tepat untuk kebutuhan masyarakat,” katanya.
Tenteram juga mengingatkan pemerintah kampung agar tidak ragu melakukan koordinasi apabila menghadapi kendala dalam penyusunan maupun pelaksanaan program.
Koordinasi dinilai penting untuk memastikan program yang dirancang tetap sesuai dengan ketentuan sekaligus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Lanjutnya, pemerintah kampung tidak perlu merasa sungkan ataupun malu untuk berkonsultasi ketika membutuhkan masukan.
Terlebih, terdapat perangkat pemerintahan di tingkat kecamatan yang dapat menjadi tempat untuk melakukan koordinasi sebelum sebuah program dijalankan.
“Jangan sungkan atau malu untuk berkoordinasi soal program,” tegasnya.
Ia menyebut, pemerintah kampung dapat memanfaatkan peran pemerintah kecamatan sebagai pihak yang berada lebih dekat dengan kampung.
Konsultasi tersebut dapat dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait perencanaan, pelaksanaan, maupun penyelesaian berbagai persoalan yang muncul dalam menjalankan program.
Langkah itu juga dinilai dapat membantu meminimalkan kesalahan dalam penyusunan kegiatan. Dengan komunikasi yang baik, pemerintah kampung dapat memastikan program yang dibuat tidak hanya sesuai dengan aturan, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Terdekat bisa berkonsultasi dengan perwakilan pemerintah di Pemerintah Kecamatan,” jelasnya.(sen/adv/arp)
Editor : Nurismi