BERAU POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus memperkuat upaya pengelolaan sampah, dengan melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana di lapangan.
Dukungan peralatan untuk TPA dan TPS3R menjadi salah satu kebutuhan yang kini diusulkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup.
Kepala DLHK Berau, Zulkifli Azhari mengatakan, pemerintah daerah telah menyampaikan sejumlah kebutuhan peralatan kepada Kementerian Lingkungan Hidup.
Usulan ini disampaikan dalam pertemuan DLHK Berau bersama Bupati Berau, Sri Juniarsih dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup (LH) beberapa waktu lalu.
Sarana yang diajukan mencakup kebutuhan untuk mendukung operasional di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) maupun Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).
Kebutuhan peralatan tersebut disampaikan sesuai dengan sarana yang diperlukan untuk menunjang pengelolaan sampah di lapangan.
“Yang kami usulkan itu seluruh sarana yang memang kita perlukan untuk menunjang pengelolaan sampah. Di antaranya traktor, buldoser untuk TPA, roda tiga, mesin pencacah, serta berbagai sarana lainnya yang dibutuhkan di TPS3R,” ujarnya.
Diakuinya, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai besaran dukungan anggaran yang akan diberikan pemerintah pusat.
Meski begitu, Kementerian Lingkungan Hidup telah memberikan respons terhadap program pengelolaan sampah yang disampaikan Pemkab Berau.
Dukungan sarana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemampuan daerah dalam menangani sampah, baik pada proses di TPA maupun pengolahan di TPS3R. Karena itu, DLHK berharap kebutuhan yang telah diajukan dapat memperoleh dukungan dari pemerintah pusat.
“Semoga apa yang kami mohonkan bisa tercapai dan mendapatkan dukungan. Kami tentu berharap sarana yang dibutuhkan ini dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan sampah,” harapnya.
Selain itu, DLHK Berau juga membuka ruang bagi keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah. Diharapkan dapat memperluas upaya penanganan sampah di Bumi Batiwakkal.
Ia mengatakan, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih luas. Pemerintah daerah pun berharap ada pihak ketiga yang bersedia mengambil bagian dalam upaya tersebut.
Komunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup juga masih akan dilanjutkan. Pihaknya saat ini masih menunggu agenda pembahasan berikutnya yang akan disampaikan melalui undangan resmi dari kementerian.
Pihaknya berharap pembahasan lanjutan dapat memberikan kejelasan terhadap usulan sarana yang telah disampaikan. “Dukungan dari kementerian sejauh ini berjalan cukup lancar, lampu hijau lah,” katanya. (aja/adv/arp)
Editor : Nurismi