BERAU POST – Kabupaten Berau menghadapi tekanan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah daerah, terdapat 533 titik panas yang terpantau di wilayah Berau. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Kondisi 857 turut berdampak pada kualitas udara. Asap pekat masih menyelimuti sejumlah wilayah di Berau. Bahkan, kualitas udara pada 27 hingga 29 Agustus lalu berada dalam kategori tidak sehat.
Wakil Bupati (Wabup) Berau, Gamalis menegaskan, penanganan karhutla tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah daerah, TNI, Polri maupun pihak terkait lainnya, perlu terus diperkuat.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Penyuluhan Penanganan Karhutla yang digelar Kodim 0902/Berau, Selasa (1/9), di Aula Paradita Kodim 0902/Berau. Kegiatan tersebut menghadirkan Kolonel ARM La Ode Irwan Halim dari Mabes TNI.
Gamalis mengapresiasi kehadiran Mabes TNI di Berau melalui kegiatan penyuluhan tersebut. Kegiatan ini tentunya relevan dengan kondisi yang sedang dihadapi Berau, khususnya dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai pencegahan dan penanganan karhutla.
“Kami tentu mengapresiasi kehadiran Mabes TNI di Kabupaten Berau sehingga kegiatan ini sangat penting dengan apa yang kita hadapi saat ini, yakni karhutla,” ujarnya.
Pemkab Berau bersama lintas sektor terus melakukan berbagai upaya untuk menangani kondisi tersebut. Koordinasi dengan TNI, Polri dan pihak terkait terus dilakukan agar penanganan di lapangan dapat berjalan secara bersama-sama.
Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pelaksanaan modifikasi cuaca selama lima hari. Selain itu, Pemkab Berau juga menerapkan kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR) sebagai upaya melindungi anak-anak dari paparan asap dan kondisi cuaca yang tidak sehat.
Ia menilai, karhutla bukan persoalan sederhana. Dampaknya tidak hanya menyentuh persoalan lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat hingga aktivitas ekonomi.
“Karhutla bukan suatu yang mudah. Bukan hanya berkaitan lingkungan, bahkan kesehatan hingga pergerakan ekonomi pun dapat terhambat,” katanya.
Lanjutnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya berbicara mengenai dampak yang ditimbulkan. Pemerintah dan seluruh pihak juga perlu melihat penyebab serta sumber munculnya api. “Kita baru berbicara akibat, belum bicara sebab mengapa dan dari mana api itu bisa datang,” tuturnya.
Di sisi lain, Pemkab Berau terus meningkatkan pemantauan terhadap titik panas yang ada. Edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian dari langkah yang dilakukan, termasuk memberikan pemahaman mengenai tindakan yang perlu dilakukan selama terjadi kebakaran.
Ia menekankan pentingnya komunikasi dan kecepatan penyampaian informasi dalam menghadapi karhutla. Kesadaran masyarakat juga dinilai menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.
Informasi yang diperoleh dari kegiatan tersebut juga diharapkan tidak berhenti di ruang penyuluhan. Para peserta diminta meneruskan pengetahuan yang didapat kepada masyarakat sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan lebih luas. (aja/adv/arp)
Editor : Nurismi