BERAU POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memastikan proses pembayaran belanja daerah sepanjang 2026 masih berjalan.
Belanja yang berkaitan dengan kebutuhan pegawai hingga pelaksanaan pembangunan fisik dan infrastruktur tetap diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau, Sapransyah mengatakan, kondisi fiskal daerah saat ini masih dalam keadaan sehat.
Kondisi tersebut dinilai masih mampu mendukung berbagai pengajuan pembayaran yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Untuk saat ini pembayaran masih bisa kami lakukan. Semua tagihan dari SKPD dapat diproses dengan cepat dan sejauh ini tidak ada kendala teknis,” katanya.
Kelancaran pembayaran juga didukung penerapan sistem pengelolaan keuangan yang telah memanfaatkan teknologi digital. Sistem tersebut digunakan secara terintegrasi dalam proses administrasi keuangan daerah.
Pemanfaatan sistem digital membuat sejumlah tahapan dalam proses pembayaran dapat dilakukan dengan lebih cepat. Verifikasi terhadap dokumen pengajuan dari SKPD dapat diproses melalui sistem sehingga tahapan administrasi tidak membutuhkan waktu selama proses yang dilakukan secara konvensional.
Ia memastikan sampai saat ini tidak terdapat kendala teknis yang menghambat proses pembayaran. Pengajuan tagihan dari SKPD tetap dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dirinya juga menyebut pembayaran belanja pegawai yang melekat pada masing-masing SKPD sejauh ini tetap berjalan.
Tidak hanya belanja pegawai, anggaran yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan infrastruktur juga terus direalisasikan sesuai mekanisme.
Kondisi tersebut menunjukkan proses pengelolaan keuangan daerah masih berjalan di tengah pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah.
Digitalisasi turut membantu mengurangi potensi keterlambatan yang sebelumnya dapat muncul akibat proses administrasi yang dilakukan secara manual.
Meski begitu, BPKAD Berau tetap melakukan pemantauan terhadap kondisi keuangan daerah hingga akhir tahun. Kemampuan kas daerah juga dipengaruhi oleh kelancaran transfer dana dari pemerintah pusat.
Di antaranya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Transfer tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena kondisi fiskal daerah dapat mengalami perubahan apabila penyalurannya mengalami kendala.
“Kami tentu belum bisa memprediksi mutlak kondisi hingga akhir tahun. Yang jelas, kami terus memantau dan mengandalkan kelancaran transfer dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Karena itu, sinkronisasi sistem pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu hal yang diharapkan dapat terus berjalan dengan baik.
Sistem yang semakin terdigitalisasi diharapkan dapat mendukung proses administrasi, termasuk dalam penyaluran transfer ke daerah.
“Ke depan diharapkan dukungan sistem tersebut dapat menjaga kelancaran pembayaran belanja daerah sekaligus pelaksanaan program pembangunan,” ungkapnya.
Apalagi, ketepatan waktu penerimaan transfer dari pemerintah pusat turut berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam memenuhi berbagai kewajiban pembayaran.
Pihaknya pun akan terus memantau perkembangan kondisi keuangan daerah hingga penghujung 2026. “Jika transfer dari pemerintah pusat tetap lancar, insyaAllah dengan dukungan sistem digital yang ada, seluruh pembayaran dan kegiatan pembangunan di Berau akan tuntas dengan baik hingga akhir tahun,” pungkasnya. (aja/adv/arp)
Editor : Nurismi