BERAU POST - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau terus mendorong seluruh pemerintahan kampung di Bumi Batiwakkal, agar mampu mengelola dan memaksimalkan Anggaran Dana Kampung (ADK) secara tepat sasaran.
Penggunaan anggaran kampung dinilai tidak sekadar berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mampu memberikan dampak langsung terhadap pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, ketahanan pangan, hingga kelestarian lingkungan.
Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu mengatakan, arah pemanfaatan ADK pada dasarnya telah memiliki pedoman yang jelas.
Pemerintah kampung diminta berpedoman pada Peraturan Bupati (Perbup) Berau dalam menyusun dan menjalankan program yang bersumber dari anggaran tersebut.
“Kami sudah mengarahkan pemanfaatan ADK ini secara jelas lewat Perbup,” ungkap Tenteram.
Menurutnya, pemerintah kampung memiliki ruang yang cukup untuk mengembangkan berbagai program sesuai kebutuhan masyarakat.
Salah satu dukungan anggaran yang dapat dimaksimalkan berada pada pos dana untuk Rukun Tetangga (RT) di masing-masing kampung.
Dana tersebut, kata dia, jangan hanya dipandang sebagai anggaran rutin, tetapi dapat diarahkan untuk membangun kegiatan pemberdayaan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tenteram mencontohkan, dana di tingkat RT dapat dimanfaatkan untuk mendukung program ketahanan pangan lokal.
Masyarakat dapat didorong mengembangkan berbagai kegiatan produktif, mulai dari pemanfaatan lahan hingga pengelolaan potensi pangan yang ada di lingkungan masing-masing.
Selain ketahanan pangan, aspek kebersihan dan kepedulian terhadap lingkungan juga dinilai penting untuk menjadi perhatian pemerintah kampung.
“Dana di tingkat RT sangat fleksibel untuk menyokong program ketahanan pangan serta gerakan melindungi alam dan lingkungan,” jelasnya.
Ia menambahkan, upaya menjaga lingkungan sebenarnya dapat dimulai dari langkah sederhana di tingkat rumah tangga. Salah satunya melalui kebiasaan memilah sampah dari rumah sebelum dibuang atau dikelola lebih lanjut.
“Langkah sederhana seperti memilah sampah dari rumah sudah mampu membawa dampak ekologis yang besar bagi kampung,” tuturnya. DPMK juga meminta aparatur kampung tidak terpaku pada pola program yang sama setiap tahun.
Lanjut Tenteram, kondisi dan kebutuhan masyarakat terus berkembang sehingga diperlukan kreativitas serta inovasi dalam menyusun program pembangunan. Karena itu harus mampu menjadi salah satu instrumen untuk mendorong kemandirian masyarakat.
Program yang dirancang pemerintah kampung juga diharapkan tidak hanya menghabiskan anggaran, tetapi menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.
“Kami berharap aparatur kampung bisa lebih inovatif. Jangan sampai program yang dibuat monoton, tetapi harus melihat potensi dan kebutuhan masyarakat masing-masing,” ujarnya.
Ia menegaskan, optimalisasi anggaran kampung harus tetap sejalan dengan arah pembangunan daerah. Penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, kepedulian sosial, serta perlindungan lingkungan dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan kampung yang mandiri.
Terlebih, di tengah tuntutan efisiensi anggaran, pemerintah kampung dituntut semakin cermat dalam menentukan prioritas. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami harapkan tantangan efisiensi yang hari ini terjadi dapat dibarengi dengan penggunaan anggaran yang tepat sasaran,” tutupnya.(aky/adv/arp)
Editor : Nurismi