BERAU POST – Penguatan sektor pariwisata di Kabupaten Berau terus diiringi dengan pembenahan infrastruktur pendukung.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau memastikan pembangunan akses dan fasilitas dasar di sejumlah kawasan wisata tetap menjadi perhatian, mulai dari jalur menuju Biduk-Biduk hingga penguatan infrastruktur di Pulau Maratua.
Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan mengatakan, sejumlah pekerjaan infrastruktur yang berkaitan dengan kawasan wisata tetap masuk dalam perhatian DPUPR Berau tahun ini.
Kawasan pesisir Bidukbiduk hingga Pulau Maratua menjadi bagian dari wilayah yang mendapat perhatian, terutama untuk mendukung konektivitas dan kebutuhan dasar masyarakat maupun wisatawan.
Saat ini, pihaknya belum menerima informasi mengenai program khusus dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) untuk tahun ini. Namun, hal itu tidak berarti pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata dihentikan.
Setiap program pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan destinasi wisata tetap akan didukung. Infrastruktur dinilai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan daya saing pariwisata Berau.
“Kalau untuk tahun ini belum ada informasi dari Dinas Pariwisata. Cuma kalau setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata tetap kita dukung,” ujarnya.
Salah satu pekerjaan yang dipastikan berjalan berada di jalur menuju kawasan wisata Bidukbiduk. Pembangunan tidak hanya menyangkut peningkatan akses jalan, tetapi juga penataan kawasan melalui pembangunan gerbang pada sejumlah kampung yang memiliki potensi wisata.
Fendra menyebut, keberadaan gerbang kampung wisata diharapkan ikut memperkuat identitas kawasan sekaligus menjadi bagian dari penataan akses menuju destinasi.
“Ke arah Bidukbiduk itu pasti ada. Bukan hanya jalan tapi juga ada pembangunan pintu gerbang di kampung-kampung wisata tertentu,” katanya.
Selain Bidukbiduk, perhatian DPUPR juga diarahkan ke Pulau Maratua. Infrastruktur jalan tetap menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menunjang mobilitas warga dan wisatawan di kawasan tersebut.
Sementara itu, rencana peningkatan akses menuju Tanjung Batu masih membutuhkan sinkronisasi dengan pemerintah pusat.
Pasalnya, ruas yang akan ditangani berkaitan dengan jalur yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di Maratua, persoalan infrastruktur tidak berhenti pada akses jalan. Ketersediaan air bersih juga menjadi kebutuhan yang mendapat perhatian.
DPUPR berencana memanfaatkan embung sebagai salah satu sumber pendukung pemenuhan kebutuhan air bersih di kawasan tersebut.
Namun, pembangunan embung yang dimaksud hingga kini belum sepenuhnya rampung. Kendala pembiayaan masih menjadi salah satu faktor yang membuat pekerjaan tersebut belum dapat dituntaskan.
“Termasuk di Maratua ini yang menjadi fokus kami itu adalah air bersih. Kami berharap dari embung. Embung itu belum selesai, belum ada duitnya,” ungkapnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, DPUPR Berau memilih menata kembali skala prioritas pembangunan. Penyelesaian pekerjaan yang masih berjalan menjadi salah satu sasaran utama sebelum membuka terlalu banyak program baru.
Selain itu, pemerintah juga akan memprioritaskan penanganan fasilitas umum yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Kondisi jalan yang rusak menjadi salah satu persoalan yang masuk dalam perhatian, di samping usulan yang telah disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Pun arah pembangunan infrastruktur tahun ini hingga tahun depan akan lebih diarahkan pada pekerjaan yang memiliki kebutuhan nyata di lapangan.
“Prioritas saya untuk tahun ini dan tahun depan adalah yang pertama kita menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Yang kedua mengatasi masalah yang menjadi sorotan masyarakat, misalnya jalan yang jelek, lalu hasil Musrenbang,” pungkasnya.(aja/adv/arp)
Editor : Nurismi