BERAU POST — Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau terus mematangkan revisi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) sebagai pijakan arah pembangunan pariwisata Berau ke depan.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata Tahun 2026, Rabu (12/8).
Rapat koordinasi ini menjadi bagian penting dalam proses revisi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) Berau.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Yudha Budisantosa mengatakan, revisi dilakukan karena sektor pariwisata mengalami dinamika dan perubahan yang membutuhkan penyesuaian regulasi.
Menurutnya, pariwisata telah ditetapkan sebagai sektor unggulan Kabupaten Berau dan tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Berau 2025-2029.
Karena itu, arah pembangunan kepariwisataan perlu terus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan daerah.
“Penyusunan ini revisi. Karena Berau telah menetapkan pariwisata jadi sektor unggulan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Berau tahun 2025-2029 dan dalam perjalanannya mengalami dinamika perubahan sehingga menuntut kita melakukan penyesuaian regulasi,” kata Yudha.
Ia menjelaskan, revisi Ripparda menjadi penting untuk mengakomodasi berbagai perubahan dalam pembangunan pariwisata, terutama menuju konsep pariwisata berkelanjutan.
Penyusunannya juga diintegrasikan dengan arah pengembangan di tingkat provinsi, termasuk yang berkaitan dengan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat.
Rakor tersebut dinilai mendesak untuk menyelaraskan langkah lintas sektor. Pembahasan tidak hanya melibatkan perangkat daerah, tetapi juga instansi vertikal, kecamatan, mitra kerja, perbankan, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Berau.
Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk memaparkan draft awal revisi Ripparda yang disusun tim ahli. Dalam draft tersebut, pengembangan pariwisata Berau mengusung tema sustainable water-based tourism atau pariwisata berbasis air yang berkelanjutan.
Melalui forum ini, Pemkab Berau juga ingin memperoleh masukan akhir sekaligus membangun sinergi dan komitmen bersama.
Hal itu diperlukan agar arah dan kebijakan pembangunan pariwisata daerah dapat selaras dengan kebijakan pariwisata nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur.
Ia menegaskan, pengembangan pariwisata tidak dapat dilakukan pemerintah daerah sendiri. Kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMN, BUMD, swasta, masyarakat, akademisi, media, serta seluruh ekosistem pariwisata diperlukan untuk memperkuat sektor yang telah ditetapkan sebagai salah satu sektor unggulan tersebut.
“Yang kita bangun adalah kolaborasi Pemda, BUMN, BUMD, swasta, masyarakat, akademisi, seluruh media dan seluruh ekosistem pariwisata di Berau,” ujarnya.
Dalam pengembangan daya tarik wisata, saat ini Pemkab Berau telah menetapkan Surat Keputusan Bupati Nomor 143 Tahun 2026 tentang penetapan daya tarik wisata. Berdasarkan penetapan tersebut, terdapat 65 daya tarik wisata yang tersebar di 13 kecamatan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 35 merupakan daya tarik wisata alam, 12 daya tarik wisata budaya, dan 18 daya tarik wisata buatan.
Pengembangan potensi tersebut juga berkaitan erat dengan upaya menyambut pelaksanaan penilaian Geopark Sangkulirang-Mangkalihat. Dari total 26 geosite yang ada, sebanyak 15 di antaranya berada di wilayah Berau.
Apalagi, sebagian besar geosite tersebut dikembangkan sebagai destinasi wisata. Selain untuk kegiatan pariwisata, keberadaannya juga memiliki potensi untuk mendukung pendidikan, pengembangan ekonomi, serta pemanfaatan lainnya yang tetap memperhatikan keberlanjutan.
Pihaknya berharap seluruh pihak memiliki arah dan komitmen yang sama dalam mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Berau sebagai daerah dengan sektor pariwisata unggulan. (aja/adv/arp)
Editor : Nurismi