BERAU POST – Pemerintah Kabupaten Berau mulai melihat pentingnya membuka sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di tengah kondisi ketenagakerjaan yang sedang menghadapi tekanan.
Sejumlah perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga pemerintah daerah perlu memastikan aktivitas ekonomi tetap bergerak dan masyarakat tetap memiliki peluang untuk bekerja.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Keberlangsungan aktivitas ekonomi tentunya harus tetap dijaga, meski situasi yang dihadapi sejumlah perusahaan saat ini cukup dinamis.
Pemkab Berau tidak ingin hanya melihat persoalan dari sisi PHK. Pemerintah juga memikirkan langkah lanjutan, agar kegiatan ekonomi di daerah tetap berjalan.
Upaya tersebut akan dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan terkait.
“Pastinya seperti itu. Tapi kita akan terus memikirkan supaya ekonomi terus berjalan,” ujarnya belum lama ini.
Salah satu peluang yang kini dilihat adalah aktivitas perusahaan baru di Berau. Kehadiran investasi tersebut diharapkan mampu menciptakan kegiatan ekonomi baru, sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.
Sebutnya, terdapat rencana perusahaan yang akan membuka kegiatan usaha di Berau. Salah satunya berkaitan dengan Kertas Nusantara.
Meski belum merinci lebih jauh mengenai rencana tersebut, ia melihat keberadaan perusahaan baru dapat menjadi salah satu alternatif di tengah kondisi ketenagakerjaan saat ini.
“Mungkin ada solusi-solusi yang lain, seperti misalnya ada perusahaan yang akan buka,” katanya.
Bertambahnya aktivitas usaha menjadi penting untuk menjaga perputaran ekonomi. Ketika kegiatan perusahaan berjalan, peluang kerja juga dapat terbuka dan masyarakat memiliki sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, Pemkab Berau masih terus melihat berbagai kemungkinan yang dapat dilakukan. OPD terkait diminta ikut memikirkan langkah yang dapat ditempuh pemerintah dalam menghadapi dampak PHK, sekaligus menjaga kondisi ekonomi daerah.
Sri Juniarsih menegaskan, pihaknya tidak tinggal diam melihat perkembangan yang terjadi. Koordinasi dengan perangkat daerah akan terus dilakukan sembari memantau kondisi perusahaan dan masyarakat yang terdampak.
Perkembangan PHK di sejumlah perusahaan akan terus dipantau pemerintah, agar pemerintah dapat mengetahui dampaknya terhadap masyarakat sekaligus melihat pengaruhnya terhadap aktivitas perekonomian Kabupaten Berau.
Di tengah situasi tersebut, masuknya investasi dan munculnya kegiatan usaha baru diharapkan dapat menjadi salah satu penyangga ekonomi daerah.
Pemkab Berau pun masih membuka ruang bagi berbagai peluang yang dapat mendorong aktivitas usaha dan menciptakan kesempatan kerja.
Dengan begitu, perhatian pemerintah tetap pada menciptakan kondisi agar perekonomian daerah tetap memiliki ruang untuk tumbuh.
“Investasi baru menjadi salah satu harapan untuk menjaga aktivitas ekonomi sekaligus memberikan peluang baru bagi masyarakat Berau,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, mengatakan, Pemkab Berau mengantisipasi dampak penurunan produksi di sektor pertambangan yang disebut berpotensi memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius, lantaran sektor pertambangan masih menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Bumi Batiwakkal.
Meski begitu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Berau disebut mengalami penurunan. Berdasarkan data terakhir, TPT Berau turun sebesar 0,75 persen poin dibandingkan Agustus 2024 yang berada di angka 5,15 persen.
Kendati angka pengangguran mengalami perbaikan, Pemkab Berau tetap meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) agar aktif melakukan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang berencana melakukan pengurangan tenaga kerja.
Menurut Said, langkah tersebut penting dilakukan agar dampak sosial akibat PHK tidak semakin meluas di tengah masyarakat. Sebab, kehilangan pekerjaan tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga kondisi ekonomi keluarga mereka.
“Jadi kami selalu menyampaikan kepada Disnakertrans supaya dikomunikasikan dengan perusahaan-perusahaan yang akan melakukan PHK, sehingga tidak berdampak signifikan,” katanya.
Said juga memastikan Pemkab Berau akan terus memantau perkembangan kondisi ketenagakerjaan, khususnya di sektor pertambangan. Termasuk memastikan hak-hak pekerja yang terkena PHK tetap dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. (aja/sam)
Editor : Nurismi