BERAU POST – Upaya mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Berau naik kelas mulai diarahkan pada penguatan sistem digital.
Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau tengah menyiapkan inisiasi aplikasi khusus yang nantinya dapat digunakan pelaku UMKM untuk mengelola sekaligus mengembangkan usahanya.
Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Diskoperindag Berau, Wahid Hasyim mengatakan, rencana tersebut tidak hanya menyasar kebutuhan transaksi sehari-hari.
Aplikasi ini diproyeksikan menjadi wadah yang dapat membantu pelaku usaha membenahi pengelolaan bisnis, memperluas pemasaran, hingga membangun rekam jejak transaksi yang nantinya dapat mendukung akses pembiayaan. Bahkan, gagasan pengembangan aplikasi tersebut telah mendapat respons positif dari legislatif.
Dukungan itu diharapkan dapat berlanjut dengan pengalokasian anggaran dari Pemkab Berau, sehingga aplikasi dapat segera diwujudkan dan dimanfaatkan pelaku UMKM tanpa biaya.
“Saat ini digitalisasi menjadi salah satu kebutuhan yang semakin penting dalam proses pengembangan UMKM,” ujarnya.
Sebab, persoalan yang dihadapi pelaku usaha tidak hanya berkaitan dengan pemasaran, tetapi juga menyangkut tata kelola usaha dan kemampuan mengelola aktivitas bisnis secara lebih terukur.
“Harapan kita, Pemkab Berau dapat mengalokasikan anggaran, kemudian kita lakukan pengadaan aplikasi yang akan didistribusikan secara gratis kepada para pelaku UMKM,” ujarnya.
Konsep yang disiapkan Diskoperindag tersebut dirancang sebagai solusi satu pintu bagi berbagai kebutuhan pelaku usaha.
Di dalamnya, UMKM nantinya dapat memanfaatkan sejumlah fitur yang mendukung pengelolaan usaha, mulai dari penyusunan rencana bisnis hingga transaksi secara digital.
“Kehadiran sistem tersebut juga diharapkan dapat membantu pelaku UMKM menjangkau konsumen dengan pola pemasaran yang lebih luas,” jelasnya.
Aktivitas usaha dapat diarahkan ke sistem digital, termasuk kebutuhan transaksi untuk layanan take away maupun promosi yang dapat dilakukan secara langsung.
Sistem digital itu juga diproyeksikan membantu pemerintah memperoleh gambaran perkembangan UMKM secara lebih terukur.
Selama ini, pendataan pelaku UMKM membutuhkan pendataan langsung ke lapangan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses pemantauan dapat dilakukan melalui dasbor yang menampilkan perkembangan usaha berdasarkan data yang masuk.
Pun data tersebut nantinya dapat memperlihatkan informasi mengenai pelaku UMKM secara lebih rinci, termasuk berdasarkan nama, alamat, kategori usaha hingga perkembangan omzet.
Dengan begitu, pemerintah memiliki basis data yang dapat digunakan untuk melihat kondisi UMKM secara lebih aktual.
“Cukup memonitoring lewat aplikasi, kami bisa tahu misalnya sudah ada 25 ribu UMKM yang terdaftar, dan melihat rata-rata omzet harian mereka,” jelasnya.
Salah satu manfaat yang dinilai penting adalah terbentuknya histori transaksi. Setiap aktivitas usaha yang dilakukan melalui aplikasi akan tercatat sehingga pelaku UMKM memiliki rekam jejak usaha yang lebih jelas.
Catatan transaksi tersebut nantinya dapat menjadi salah satu dasar ketika pelaku usaha membutuhkan tambahan modal melalui perbankan.
Rekam aktivitas usaha yang tersimpan secara digital dapat membantu menunjukkan perkembangan bisnis ketika pelaku UMKM mengajukan pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Selain lebih praktis, sistem tersebut diharapkan sekaligus membantu pelaku usaha memiliki administrasi dan pencatatan bisnis yang lebih tertata.
Informasi mengenai kondisi UMKM dapat digunakan Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kebutuhan di lapangan dan menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan karakter masing-masing usaha.
“Data yang tersusun berdasarkan nama, alamat, serta kategori usaha diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi UMKM di Bumi Batiwakkal,” terangnya.
Dari sana, pemerintah dapat melihat program apa yang dibutuhkan dan menentukan dukungan yang lebih tepat bagi pelaku usaha. Keberadaan basis data tersebut akan menjadi bagian penting dalam mengevaluasi kebijakan UMKM ke depan.
Sebab, program pemberdayaan akan lebih mudah diarahkan apabila pemerintah memiliki gambaran yang jelas mengenai kondisi dan perkembangan pelaku usaha.
“Inilah yang akan menjadi bahan evaluasi penting untuk menentukan program dan kebijakan apa yang benar-benar tepat dan dibutuhkan oleh UMKM kita ke depan,” pungkasnya. (aja/adv/arp)
Editor : Nurismi