Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah, Bupati Berau Minta Pemprov Kawal Dana Kurang Salur

Nurismi • Dipublikasikan Rabu, 5 Agustus 2026 | 07:30 WIB
IKUTI RAKOR: Bupati Berau Sri Juniarsih berfoto bersama gubernur, wakil gubernur serta para kepala daerah di Kaltim. (SENO/BP)
IKUTI RAKOR: Bupati Berau Sri Juniarsih berfoto bersama gubernur, wakil gubernur serta para kepala daerah di Kaltim. (SENO/BP)

BERAU POST – Bupati Berau, Sri Juniarsih menghadiri rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Senin (3/8).

Rapat yang mengangkat tema optimalisasi pendapatan daerah tersebut dipimpin Gubernur Rudy Mas’ud didampingi Wakil Gubernur Seno Aji.

Dalam arahannya, Rudy Mas’ud menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi tantangan fiskal.

Menurutnya, APBD harus menjadi instrumen utama untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah satu tim,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh kepala daerah mempercepat transformasi digital guna mengoptimalkan pendapatan daerah melalui penguatan koordinasi, integrasi data, harmonisasi kebijakan, serta optimalisasi pajak dan retribusi daerah.

Pada kesempatan itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih menyampaikan harapannya agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat membantu mengomunikasikan kepada pemerintah pusat, terkait pencairan dana kurang salur transfer keuangan daerah yang hingga pertengahan 2026 masih dinantikan sejumlah kabupaten dan kota, termasuk Berau.

“Kami berharap dapat dibantu mengomunikasikan ke pemerintah pusat,” katanya.

Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Sri Juniarsih memastikan pembangunan di Kabupaten Berau tetap berjalan dengan mengutamakan program prioritas.

Ia juga menegaskan tidak akan ada pemangkasan tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparatur sipil negara maupun PPPK di lingkungan Pemkab Berau.

“Kami tetap berupaya memberikan yang terbaik,” tegasnya.

Selain memperjuangkan pendapatan transfer, Pemkab Berau terus melakukan berbagai terobosan untuk memperkuat sektor nonpertambangan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Salah satunya melalui pengembangan sektor pariwisata yang diyakini memiliki potensi besar meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau, Sapransyah menyebut, realisasi pendapatan daerah hingga Juli mencapai sekitar Rp 1,341 triliun atau 45,05 persen dari target Rp 2,977 triliun.

Adapun realisasi belanja daerah tercatat sekitar Rp 1,354 triliun atau 37,95 persen dari total anggaran Rp 3,666 triliun. (sen/adv/arp) 

Editor : Nurismi
rakor keuangan dana kurang salur tpp asn pemprov kaltim pemkab berau