BERAU POST - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau menggelar sosialisasi penguatan regulasi kerja sama antara pemerintah daerah dan dunia usaha, sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam penanggulangan bencana.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Mercure itu menjadi langkah awal membangun kesepahaman sebelum penyusunan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) dengan para pelaku usaha.
Kepala Pelaksana BPBD Berau, Masyhadi Muhdi mengatakan, dunia usaha merupakan salah satu unsur penting dalam konsep pentahelix yang memiliki peran strategis dalam mendukung penanggulangan bencana. Karena itu, keterlibatan sektor swasta perlu diperkuat melalui payung hukum yang jelas.
“Dunia usaha memiliki sumber daya yang dapat mendukung penanggulangan bencana, sehingga perlu dibangun kerja sama yang terstruktur,” ujarnya.
Menurut Masyhadi, sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada seluruh pihak mengenai sumber daya kebencanaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Berau, sekaligus menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah terkait keterlibatan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.
Dalam kegiatan itu, Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Berau turut memaparkan mekanisme penyusunan nota kesepahaman maupun perjanjian kerja sama.
Materi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama mengenai hak, kewajiban, dan ruang lingkup kerja sama sebelum kesepakatan resmi ditandatangani.
Masyhadi melanjutkan, penguatan regulasi menjadi bagian penting agar kolaborasi yang dibangun tidak hanya bersifat insidental saat terjadi bencana, tetapi juga mencakup kesiapsiagaan, mitigasi, hingga pemulihan pascabencana.
Ia menyebut, hasil utama dari kegiatan tersebut adalah terbangunnya komitmen bersama antara pemerintah daerah dan dunia usaha untuk menjalin kerja sama secara resmi.
Komitmen itu selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui penyusunan dokumen MoU sebagai dasar pelaksanaan kerja sama.
“Harapannya, sinergi ini mampu memperkuat kapasitas penanggulangan bencana di Berau sehingga respons terhadap setiap potensi bencana dapat dilakukan lebih cepat, terkoordinasi, dan melibatkan seluruh unsur yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan masyarakat,” pungkasnya. (sen/adv/arp)
Editor : Nurismi