BERAU POST – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk mempercepat arus investasi di sektor pariwisata bahari masih menghadapi tantangan serius terkait regulasi dan kewenangan pengelolaan wilayah perairan.
Keterbatasan kewenangan dalam pengurusan izin di wilayah laut disebut menjadi salah satu faktor utama yang membuat minat investor belum sepenuhnya terealisasi.
Hal ini mendorong Pemkab Berau melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Berau untuk melakukan langkah koordinasi lintas tingkat pemerintahan.
Kepala DPMPTSP Berau, Nanang Bakran mengatakan, pihaknya akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat guna mencari solusi atas hambatan regulasi yang selama ini terjadi, terutama pada sektor pariwisata bahari yang dinilai memiliki potensi besar di Bumi Batiwakkal.
Menurutnya, sektor pariwisata, khususnya wisata bahari, merupakan salah satu penopang utama pengembangan investasi non-tambang di Berau.
Namun, pengembangan sektor tersebut kerap terkendala tumpang tindih aturan terkait penataan ruang laut dan perizinan yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah.
“Memang kendalanya masih pada batas kewenangan dan regulasi perairan. Perizinan di sektor ini cukup kompleks, sehingga perlu sinkronisasi dengan provinsi dan pusat. Ini yang terus kita dorong melalui koordinasi,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Di tengah tantangan tersebut, Pemkab Berau tetap menetapkan target investasi yang cukup agresif. Tahun ini, nilai investasi ditargetkan mencapai Rp 8 triliun, meningkat signifikan dibandingkan target tahun sebelumnya sebesar Rp 4,5 triliun.
Peningkatan target ini didasarkan pada capaian realisasi investasi yang sebelumnya tumbuh hingga 197 persen.
Ia menyebut, secara umum pertumbuhan investasi di Berau berjalan cukup baik dan merata di berbagai sektor.
Namun, pariwisata bahari dinilai sebagai sektor yang paling menjanjikan untuk dikembangkan dalam jangka panjang, mengingat potensi alam yang dimiliki daerah ini berskala internasional.
“Potensi wisata kita sangat besar, terutama di sektor bahari. Ini bisa menjadi daya tarik investasi kelas dunia kalau dikelola dengan baik,” katanya.
Meski begitu, ia tidak menampik hambatan regulasi membuat sejumlah investor masih menunggu kepastian hukum sebelum menanamkan modal di kawasan pesisir Berau.
Karena itu, Pemkab Berau berharap adanya penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk kemungkinan adanya diskresi untuk mempercepat perizinan di sektor strategis tersebut.
Pihaknya juga telah menyiapkan langkah penguatan iklim investasi di tingkat daerah. Salah satunya melalui penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang kemudahan berusaha dan pemberian insentif bagi pelaku usaha, guna memastikan investasi tetap berjalan kondusif.
Selain itu, pembenahan internal juga terus dilakukan, terutama dalam hal tata kelola dan kesiapan destinasi wisata. Hal ini dinilai penting agar ketika investasi berskala besar mulai masuk, daerah sudah memiliki sistem yang siap dan profesional dalam pengelolaannya.
“Di sektor ini prospeknya sangat bagus. Tinggal bagaimana kita lebih berani dalam promosi dan memastikan kesiapan daerah,” pungkasnya. (aja/adv/arp)
Editor : Nurismi