BERAU POST - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau berkomitmen memperjuangkan kejelasan wilayah administrasi melalui berbagai langkah strategis.
Salah satunya dengan memperkuat koordinasi bersama Pemprov Kalimantan Timur dan pemerintah pusat, untuk mendorong penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Wakil Bupati Berau, Gamalis menegaskan, ketidakjelasan batas administrasi wilayah tidak hanya menjadi persoalan kewilayahan semata.
Dampaknya telah dirasakan langsung oleh masyarakat dan pemerintah daerah, karena berpengaruh terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas ekonomi di kawasan yang masih menjadi sengketa.
“Semakin lama persoalan itu berlarut, semakin besar pula dampak yang ditimbulkan,” katanya.
Tidak hanya menghambat realisasi pembangunan, kondisi tersebut juga berpotensi memunculkan gesekan sosial di tengah masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan kedua kabupaten.
Beberapa waktu lalu, Gamalis telah menerima kunjungan dari jajaran Pemerintah Kampung Biatan Ilir dan Kampung Biatan Ulu.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek terkait wilayah yang disengketakan dibahas secara mendalam, mulai dari kondisi geografis hingga catatan sejarah pembentukan kedua kampung yang selama ini menjadi bagian dari Kabupaten Berau.
Ia menjelaskan, diskusi tersebut menjadi momentum untuk kembali menelusuri fakta-fakta yang dimiliki daerah terkait keberadaan wilayah tersebut.
“Sejumlah informasi mengenai jejak sejarah dan posisi geografis kampung-kampung yang berada di kawasan perbatasan turut menjadi bahan pembahasan,” sebutnya.
Sengketa tapal batas antara Berau dan Kutim diketahui bukan persoalan baru. Permasalahan tersebut telah berlangsung cukup lama dan memakan waktu hingga belasan tahun tanpa adanya penyelesaian yang benar-benar tuntas.
Kondisi itu membuat berbagai pihak berharap adanya langkah konkret dari pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menentukan keputusan akhir.
Di sisi lain, pihaknya menilai pentingnya menjaga hubungan baik antarwilayah selama proses penyelesaian sengketa masih berlangsung.
Terlebih, laporan mengenai meningkatnya ketegangan hubungan sosial di tingkat masyarakat perbatasan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Untuk mencegah munculnya konflik yang lebih luas, Pemkab Berau berencana kembali memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak terkait.
Langkah tersebut akan dilakukan melalui koordinasi bersama Pemkab Kutai Timur maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur guna mencari solusi terbaik yang dapat diterima kedua daerah.
“Kami harap pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dapat segera memberikan kepastian,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai penyelesaian sengketa tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui komunikasi formal antarinstansi pemerintahan.
Diperlukan pendekatan yang lebih luas, termasuk membangun komunikasi politik agar proses penyelesaian dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Karena itu, pihaknya juga akan mendorong upaya-upaya komunikasi politik guna mempercepat penyelesaian persoalan batas wilayah tersebut.
“Apabila tidak ada kendala, dalam waktu dekat akan dijadwalkan melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” paparnya.
Ke depan diharapkan keputusan terkait batas wilayah dapat segera ditetapkan. Sehingga, dapat memberikan rasa tenang bagi masyarakat yang selama ini terdampak oleh ketidakjelasan status wilayah perbatasan. (aja/adv/arp)
Editor : Nurismi