BERAU POST – Sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Berau mulai terdampak kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan tahun ini.
Apalagi pembangunan di Berau masih ditopang bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
Kondisi tersebut pun membuat pemerintah daerah harus memutar strategi agar program prioritas tetap bisa berjalan. Termasuk mengandalkan dukungan dari pemerintah provinsi.
Bupati Berau, Sri Juniarsih menjelaskan, meski bantuan dari Pemprov Kaltim belum sepenuhnya mencukupi, dukungan tersebut dinilai cukup membantu menutupi keterbatasan anggaran daerah.
Di tengah kebijakan efisiensi yang juga dirasakan pemerintah provinsi, program-program yang telah direncanakan di Berau diharapkannya tidak ikut terhenti.
Sebab, kesinambungan pembangunan tetap harus dijaga demi memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Program dari provinsi yang sudah direncanakan untuk Berau, kami harap tetap berjalan. Walaupun saat ini kondisi anggaran sama-sama terbatas,” ujarnya.
Dirinya meminta peran aktif anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari daerah pemilihan Berau, agar turut mengawal program-program tersebut.
Dukungan legislatif dianggap penting dalam memastikan alokasi anggaran tetap tersedia dan pelaksanaan kegiatan tidak terhambat.
Menurutnya, kebutuhan pembangunan di Berau masih cukup besar, sehingga sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan DPRD menjadi hal yang mutlak diperlukan.
“Kami sangat membutuhkan dukungan DPRD Provinsi, khususnya dapil Berau, untuk mengawal program yang bisa dibawa ke daerah ini,” pintanya.
Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan provinsi.
Hingga saat ini, masih terdapat sejumlah ruas jalan yang kondisinya belum optimal dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Ia menilai, perbaikan infrastruktur jalan memiliki dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, termasuk dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Berau.
“Masih ada beberapa jalan provinsi yang pengerjaannya belum maksimal. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” jelasnya.
Lebih lanjut, Juniarsih juga menyoroti pentingnya peningkatan akses jalan menuju wilayah pesisir, khususnya lima kecamatan yang saat ini berkembang sebagai destinasi wisata unggulan. Keberadaan infrastruktur yang memadai dinilai menjadi faktor penting dalam menarik minat wisatawan.
Peningkatan kualitas jalan selama ini terbukti berdampak pada naiknya jumlah kunjungan wisatawan ke Berau.
Bahkan, tahun ini disebut sebagai periode dengan jumlah kunjungan tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Ia menambahkan, akses menuju kawasan wisata seperti Pulau Derawan juga masih membutuhkan perhatian serius. Jalur Maluang–Samburakat yang menjadi akses utama dinilai perlu segera diperbaiki demi kenyamanan pengguna jalan.
“Infrastruktur menuju kawasan wisata, terutama ke arah Pulau Derawan, harus segera dibenahi karena sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan kelancaran akses,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah mengakui ada sejumlah program yang menjadi prioritas pemerintah provinsi.
Salah satu program prioritas yang menjadi perhatian yakni layanan Gratispol dan Jospol yang membutuhkan anggaran hingga Rp 1,4 triliun.
“Kalau kondisi anggaran seperti saat ini, kami tidak berani menjanjikan. Pemerintah tetap wajib mengutamakan program prioritas dan program inti,” jelasnya.
Meskipun program ini penting, pihaknya belum dapat berkomitmen penuh karena keterbatasan dana yang ada. “Kami harus realistis, karena program ini memakan banyak anggaran,” ucapnya.
“Tapi kalau memungkinkan, nanti dalam pembahasan anggaran, kami tetap akan menyuarakan aspirasi yang ada di Berau,” lanjut Syarifatul.
Ia juga menekankan bahwa pengawalan dan dorongan legislatif penting agar Berau tetap memperoleh anggaran dari provinsi.
“Kami tetap akan suarakan dalam Banggar. Program di Berau juga menjadi prioritas, apalagi menyangkut pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. (aja/arp)
Editor : Nurismi