BERAU – Sinkronisasi program antar organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi fokus dalam penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Berau.
Hal itu dibahas dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2026 di ruang RPJPD Bapelitbang, Selasa (10/3).
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said menyampaikan, forum ini merupakan bagian dari tahapan dan tata cara penyusunan perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah menentukan berbagai prioritas pembangunan yang nantinya dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027.
Menurutnya, dalam konteks tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif, forum tersebut menjadi instrumen penting agar perencanaan pembangunan tidak berjalan secara sektoral maupun parsial.
Sebaliknya, perencanaan yang disusun diharapkan terintegrasi serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Forum ini dimaksudkan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan program serta kegiatan yang telah dirumuskan masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.
Forum ini juga menjadi wahana untuk menguji konsistensi antara prioritas pembangunan daerah, sasaran strategis dalam dokumen perencanaan jangka menengah, serta rencana kerja tahunan.
Supaya, setiap usulan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, berbasis data, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Forum ini diharapkan dapat mengurangi potensi tumpang tindih program serta memastikan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia,” jelasnya.
Setiap perangkat daerah dimintanya dapat memahami peran dan kontribusinya secara proporsional dalam kerangka pembangunan yang lebih komprehensif.
Selain itu, forum ini juga bertujuan memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
“Keberhasilan forum ini sangat ditentukan oleh komitmen bersama untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan sektoral,” katanya.
Ia juga mengingatkan OPD dapat secara maksimal menyampaikan dan membahas usulan program kegiatan prioritas yang merupakan hasil Musrenbang tingkat kecamatan.
Usulan tersebut nantinya diselaraskan dengan rancangan Renja masing-masing OPD sebagai bagian dari tahapan menuju Musrenbang Kabupaten yang direncanakan berlangsung pada 30 Maret 2026.
“Kegiatan ini merupakan langkah terpadu dari Bapelitbang Berau dalam memperkuat kapasitas perencanaan pembangunan agar lebih terarah, terkendali dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Diakui tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks, dipengaruhi dinamika global, perubahan sosial ekonomi, kemajuan teknologi hingga meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Lembaga legislatif pun diharapkan turut memberikan masukan melalui penjaringan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD.
Aspirasi tersebut diharapkan dapat terakomodasi bersama dengan program kegiatan pemerintah daerah dalam forum Musrenbang.
“Sehingga terbangun harmonisasi antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan pembangunan daerah,” pungkasnya. (aja/arp)
Editor : Nurismi