BERAU POST– Pemerintah kampung diingatkan untuk tidak lagi bergantung penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Di tengah kebijakan efisiensi dan proyeksi penurunan transfer daerah pada 2026, kampung didorong memperkuat kemandirian ekonomi melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) serta membangun kemitraan strategis dengan perusahaan di sekitar wilayahnya.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said menegaskan kondisi fiskal daerah tidak lagi sekuat sebelumnya.
Karena itu, pola pembangunan yang hanya bertumpu pada bantuan pemerintah dinilai tidak lagi relevan.
“Jangan semua berharap dari APBD. Kondisi keuangan daerah sekarang tidak seperti dulu,” ujarnya.
Menurut Said, setiap kampung sejatinya memiliki potensi ekonomi yang bisa dikembangkan secara mandiri.
Ia mencontohkan Kampung Birang yang dinilai menyimpan banyak peluang usaha, mulai dari sektor jasa hingga pengelolaan aset kampung.
Kedekatannya secara emosional dengan kampung tersebut membuatnya memahami kondisi riil di lapangan.
“Saya lahir dan besar di Birang sampai umur tujuh tahun. Potensinya banyak, tinggal bagaimana dimaksimalkan,” katanya.
Ia menekankan BUMK tidak boleh sekadar formalitas administrasi, tetapi harus benar-benar difungsikan sebagai penggerak ekonomi lokal.
Kampung harus berani membangun unit usaha yang dapat bermitra langsung dengan perusahaan, bukan hanya mengajukan proposal bantuan atau mengandalkan program tanggung jawab sosial perusahaan.
“Kita jangan selalu berpikir CSR terus. Aktifkan BUMK supaya bisa dimitrakan dengan perusahaan,” tegasnya.
Selain itu, aset kampung yang belum termanfaatkan dimintanya dapat dikelola secara produktif, termasuk melalui skema sewa untuk menambah pendapatan asli kampung. Model ini dianggap lebih berkelanjutan dibanding pola bantuan tahunan.
Said juga mencontohkan salah satu kampung di wilayah Gunung Tabur yang sukses mengembangkan BUMK melalui kolaborasi dengan perusahaan.
Kampung tersebut mampu membukukan pendapatan sekitar Rp 110 juta per tahun, yang kemudian digunakan untuk kegiatan sosial, bantuan pendidikan mahasiswa, hingga pembagian sembako bagi warga.
“Mereka tiap tahun kena bencana, tapi tetap bisa berinovasi. Kuncinya kolaborasi dan keberanian,” imbuhnya.
Ia mengingatkan, keterbatasan fiskal berdampak pada banyaknya usulan infrastruktur—mulai jalan, jembatan hingga turap—yang harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Karena itu, strategi pembiayaan alternatif menjadi kebutuhan mendesak.
“Dengan efisiensi luar biasa dan penurunan APBD, kita harus evaluasi bersama,” ucapnya.
Melalui forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Pemkab Berau terus mendorong sinkronisasi program dengan perusahaan.
Dukungan yang diberikan tidak lagi berbentuk dana tunai, melainkan kegiatan konkret yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Yang kita bicarakan bukan angka, tapi kegiatan nyata,” pungkasnya. (sen/arp)
Editor : Nurismi