BERAU POST – Percepatan penyediaan serta peningkatan kualitas layanan infrastruktur menjadi fokus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau tahun ini.
Di antaranya penanganan jalan, jembatan, drainase, irigasi, hingga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menjadi prioritas utama yang terus digenjot.
Sekretaris DPUPR Berau, Bambang Sugianto mengatakan, pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan utama di banyak wilayah, termasuk di kampung-kampung.
Karena itu, DPUPR membuka ruang seluas-luasnya untuk menampung berbagai usulan pembangunan yang disampaikan pemerintah kampung dan masyarakat.
“Program prioritas kami adalah percepatan ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum,” ujarnya.
Ia menjelaskan, fokus DPUPR saat ini masih pada peningkatan dan pemeliharaan jalan, pembangunan jembatan, penanganan drainase dan irigasi, serta penguatan layanan SPAM.
Seluruh program tersebut disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan dan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
Bambang mengungkapkan, sebagian besar usulan pembangunan jalan dan jembatan dari kampung-kampung sebenarnya sudah mulai diakomodasi dalam perencanaan tahun 2026.
Begitu juga berbagai usulan baru yang masuk akan dicatat dan dimasukkan dalam Rencana Kerja (Renja) DPUPR Berau tahun 2027.
“Usulan yang masuk pasti kami tampung dan masukkan ke Renja, realisasinya menyesuaikan ketersediaan anggaran,” katanya.
Secara khusus, pihaknya juga memberi perhatian pada keluhan sejumlah kampung, seperti Gurimbang, Tanjung Perengat, dan Sukan Tengah, yang menyampaikan persoalan kerusakan jalan poros.
Menurut Bambang, kerusakan ringan pada ruas jalan tersebut selama ini sudah ditangani melalui kegiatan pemeliharaan rutin yang memang dialokasikan setiap tahun. “Kerusakan ringan sering kami tangani lewat penanganan rutin,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi menambahkan, jalan poros Gurimbang–Tanjung Perengat–Sukan Tengah telah masuk dalam perencanaan DPUPR untuk tahun 2026 dan akan kembali diusulkan pada 2027.
Bahkan, pihaknya juga mengajukan dukungan pendanaan dari sumber lain di luar APBD.
“Untuk jalan poros itu sudah masuk Renja 2026 dan 2027,” jelasnya.
Ia menyebutkan, pihaknya telah mengusulkan alokasi bantuan keuangan serta pendanaan dari APBN melalui skema Instruksi Presiden (Inpres), dengan mempertimbangkan potensi wilayah perkebunan di kawasan tersebut. Namun, hingga kini alokasi untuk penanganan permanen masih belum tersedia.
Meski begitu, DPUPR tidak tinggal diam, pihaknya telah menyiapkan alat berat dan melakukan penanganan sementara agar kondisi jalan tetap dapat dilalui masyarakat.“Motor grader sudah standby di lokasi, kami siapkan penanganan sementara,” katanya.
Untuk Kampung Sukan Tengah, Junaidi mengakui jalan poros belum teralokasi secara khusus. Namun, pada tahun 2026 telah tersedia anggaran untuk peningkatan jalan lingkungan dan Jalan Usaha Tani (JUT) di beberapa kawasan permukiman.
“Kami berharap ke depan jalan poros Sukan Tengah juga bisa terakomodasi,” tukasnya.(sen/arp)
Editor : Nurismi