BERAU POST – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Berau masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya dalam penyediaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan hingga saat ini, jumlah dapur yang telah beroperasi masih jauh dari kebutuhan ideal.
Padahal dapur SPPG memegang peran krusial dalam memastikan distribusi makanan berjalan optimal.
Berdasarkan data yang ada, dari total kebutuhan 61 dapur SPPG di Kabupaten Berau, baru 10 dapur yang telah beroperasi.
Kondisi ini menjadi perhatian serius, mengingat dapur SPPG merupakan titik utama produksi dan distribusi makanan bergizi dalam program MBG.
Dijelaskannya, kebutuhan dapur SPPG di Berau terbagi ke dalam dua wilayah besar. Sebanyak 30 dapur dibutuhkan untuk wilayah aglomerasi, sementara 31 dapur lainnya diperlukan untuk wilayah 3T, yakni wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Meski kebutuhan tersebut telah terpetakan dengan jelas, diakui bahwa proses percepatan pembangunan dan operasional dapur masih terkendala oleh pola koordinasi yang bersifat terpusat.
Dominasi kendali dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan teknis di lapangan.
Menurutnya, banyak aspek teknis yang sejatinya dapat ditangani langsung oleh pemerintah daerah, mengingat pemerintah daerah lebih memahami kondisi wilayah, ketersediaan sumber daya, serta karakteristik masyarakat setempat.
“Urusan teknis seharusnya bisa diselesaikan di tingkat wilayah Berau. Dengan begitu, pelaksanaan program bisa lebih cepat dan lebih menyesuaikan dengan kondisi lokal,” ujarnya.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan BGN.
Koordinasi ini dilakukan guna memperoleh kejelasan terkait peran daerah dalam pelaksanaan program MBG, termasuk bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah serta peluang untuk melibatkan mitra lokal secara lebih luas.
Pemkab Berau juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program sebelumnya. Pengalaman ketika mitra dari luar daerah mengambil alih pengelolaan 18 titik SPPG menjadi catatan penting.
Pasalnya, dalam kurun waktu hampir satu bulan, pembangunan di titik-titik tersebut tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan.
“Ini menjadi pelajaran penting bagi kami. Ke depan, kami ingin mendorong pemanfaatan sumber daya dan pelaku lokal yang lebih memahami kondisi lapangan, sehingga pelaksanaannya bisa lebih efektif,” terangnya.
Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setkab Berau, Rusnan Hefni menegaskan, Pemkab Berau berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Apalagi, Sekretaris kabupaten Berau telah menekankan agar program tersebut dapat berjalan dengan baik karena tujuan MBG sangat jelas, yakni berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain aspek kesehatan, ia menilai MBG juga harus mampu menjadi penggerak ekonomi lokal.
Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyampaikan harapan agar dana MBG dapat berputar dan kembali memberi manfaat bagi pemerintah daerah serta masyarakat kampung sebagai penerima dampak langsung.
“Yang terpenting bagaimana ekonomi lokal bisa bergerak. Harapannya, masyarakat di kampung yang menjadi penyuplai bahan pangan juga ikut merasakan manfaat dari program ini,” ujarnya.
Untuk itu, ia mendorong peran maksimal perangkat daerah teknis, khususnya dalam menjamin suplai bahan pangan.
Dukungan tersebut tidak hanya sebatas operasional, tetapi juga melalui edukasi kepada masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam mendukung kebutuhan program MBG.
Rusnan juga mengingatkan, program MBG bersifat jangka panjang dan tidak hanya berjalan satu tahun anggaran.
Karena itu, diperlukan strategi yang matang agar pelaksanaannya berkelanjutan. Ke depan, BGN berpotensi menyerahkan pengelolaan program ini kepada pemerintah kabupaten/kota apabila sistemnya telah berjalan stabil.
Dari sisi evaluasi, ia menyoroti pentingnya validasi dan pengelolaan data. Penggabungan data masih menjadi tantangan tersendiri, sehingga perlu dilakukan evaluasi berkala, misalnya setelah satu tahun pelaksanaan, untuk melihat dampak nyata di sekolah.
“Harus ada data yang jelas, misalnya perkembangan tinggi dan berat badan anak-anak. Di Berau, kita perlu data seperti itu agar disiapkan sebagai bahan evaluasi,” katanya.
Pengawasan terhadap dapur SPPG juga dinilai krusial. Satgas MBG yang telah dibentuk memiliki tugas masing-masing, termasuk melakukan inspeksi mendadak.
Langkah ini diperlukan untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga dan layak konsumsi.
“Minimal kualitas tidak boleh turun. Makanan itu ada masa konsumsinya, bisa basi, sehingga perlu edukasi terkait waktu terbaik mengonsumsi makanan,” jelasnya.(aja/arp)
Editor : Nurismi